AdministrasiASNEkonomi

100 ASN Satpol PP Mimika Belum Terima Gaji November, Nilai Capai Rp500 Juta

75
×

100 ASN Satpol PP Mimika Belum Terima Gaji November, Nilai Capai Rp500 Juta

Sebarkan artikel ini
Kepala Satpol PP Kabupaten Mimika, Yulius Koga, menyebut sebanyak 100 ASN berstatus PNS di lingkungan Satpol PP belum menerima gaji November 2026. Total pembayaran yang belum diterima diperkirakan mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta. (Foto: Ilustrasi/ Sidiknews.id).

Timika, Sidiknews.id – Keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Kali ini, sebanyak 100 ASN berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum menerima gaji bulan November hingga Kamis (12/11/2026). Kepala Satpol PP Kabupaten Mimika, Yulius Koga, mengungkapkan hal tersebut melalui sambungan WhatsApp, Kamis (12/11/2026).

Yulius menegaskan keterlambatan ini tidak hanya menimpa Satpol PP. Sejumlah OPD lain juga mengalami nasib serupa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) turut merasakan dampaknya. “Di kita ini ada sekitar 100 orang yang belum menerima gaji bulan November. Kalau ditotal, nilainya kurang lebih Rp400 juta sampai Rp500 juta,” ungkap Yulius.

Iklan ini dibuat oleh admin sidiknews.id

Kondisi ini merupakan pengalaman baru pada tahun 2026. Pembayaran gaji bulan Oktober sebelumnya juga sempat terlambat. Pihaknya akhirnya tetap membayarkan gaji tersebut. Yulius mengaku belum mengetahui pasti penyebab keterlambatan. Data kepegawaian yang dibutuhkan sebenarnya sudah tersedia. “Kami juga tidak tahu kenapa sampai bisa terjadi seperti ini. Kalau hanya di kita saja mungkin menjadi pertanyaan, tetapi karena beberapa dinas juga mengalami hal yang sama, tentu perlu dikonfirmasi lebih lanjut ke bagian keuangan,” jelasnya.

Koordinasi Harian dengan BKPSDM

Pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Koordinasi juga berjalan dengan pihak terkait lainnya. Tujuannya memantau perkembangan pembayaran hak para pegawai. Koordinasi hampir berlangsung setiap hari. Langkah ini mendorong agar hak para ASN segera dibayarkan. Keterlambatan tersebut belum memicu gejolak di lingkungan Satpol PP. Para pegawai masih memahami bahwa persoalan serupa juga menimpa OPD lain.

Yulius menyebutkan pembayaran hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Satpol PP tetap berjalan. Namun, pembayaran uang makan mengalami keterlambatan. Pemerintah daerah, khususnya instansi pengelola keuangan, harus segera menindaklanjuti persoalan ini. Hak para ASN harus dibayarkan tanpa menunggu lebih lama. “Kami berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan, karena itu merupakan hak pegawai. Kami juga terus berkoordinasi agar pembayaran bisa segera dilakukan,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *