Timika, Sidiknews.id – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai menyusun peta kebutuhan tenaga kesehatan berbasis data di seluruh kabupaten guna memastikan pemerataan layanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil. Sebagai bagian dari upaya tersebut, sebanyak 35 dokter disiapkan mengikuti pendidikan lanjutan pada 2026 untuk menjawab kekurangan tenaga medis, khususnya dokter spesialis dan subspesialis.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Kristianus Tebai, Saat diwawancarai awak media usai kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Rabu (17/06/2026).
Ia mengatakan penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan harus dilakukan secara terukur dengan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit.
Menurutnya, Kabupaten Mimika menjadi salah satu daerah yang membutuhkan perhatian khusus karena memiliki cakupan pelayanan kesehatan yang luas, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan.
“Kita harus punya data yang tepat mulai dari unit pelayanan terkecil sampai rumah sakit. Data itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebutuhan tenaga kesehatan,” kata Kristianus.
Ia menjelaskan, proses penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan harus melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan, serta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat diketahui secara rinci kekurangan tenaga pada setiap unit layanan.
“Misalnya dari sembilan jenis tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas, kita harus tahu mana yang masih kurang. Setelah dihitung, baru bisa diusulkan sehingga pemerataan tenaga kesehatan dapat terwujud,” ujarnya.
Kristianus mengatakan, saat ini pihaknya masih berada pada tahap pengumpulan dan verifikasi data sehingga belum dapat memastikan jumlah kekurangan tenaga kesehatan di Papua Tengah. Hasil pemetaan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan penempatan maupun pengadaan tenaga kesehatan ke depan.
Selain melakukan pemetaan kebutuhan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyiapkan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan lanjutan bagi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis hingga subspesialis.
Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan tenaga medis, terutama di wilayah pedalaman yang selama ini masih mengalami kekurangan dokter spesialis.
“Tahun 2026 kami menargetkan 35 tenaga dokter mengikuti program pendidikan lanjutan. Terdiri dari 20 dokter umum dan dokter gigi, 10 dokter spesialis, serta 5 dokter subspesialis,” jelasnya.
Ia berharap para peserta yang menyelesaikan pendidikan nantinya dapat kembali mengabdi di Papua Tengah dan memperkuat pelayanan kesehatan di daerah masing-masing.
Kristianus menegaskan bahwa Orang Asli Papua (OAP) menjadi prioritas utama dalam program pendidikan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat melahirkan tenaga kesehatan profesional yang memahami kondisi sosial dan geografis daerahnya sendiri.
“Anak-anak asli daerah harus menjadi bagian dari solusi. Ketika mereka kembali setelah menempuh pendidikan, diharapkan bisa mengabdi dan memperkuat pelayanan kesehatan di daerah asalnya,” pungkasnya.
