Timika, Sidiknews.id – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Mimika hingga kini baru mencapai 68,04 persen dari sekitar 63 ribu sasaran pendataan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, Dian Sudarmanto, mengatakan capaian tersebut masih bersifat sementara karena petugas terus melakukan penyisiran ulang terhadap rumah tangga maupun pelaku usaha yang sebelumnya belum berhasil ditemui.
Hal itu disampaikan Dian saat diwawancarai awak media di Kantor BPS Kabupaten Mimika, Kamis (8/10/2026).
“Periode pendataan awalnya Juni sampai Agustus. Kemudian ada penambahan waktu sampai 15 Oktober. Selama rentang waktu itu kami berupaya menyisir ulang wilayah-wilayah yang kemarin belum dapat didata,” ujar Dian.
Menurutnya, penyisiran ulang atau revisit dilakukan terhadap sejumlah lokasi, termasuk rumah yang sebelumnya kosong maupun responden yang belum berada di tempat saat petugas datang.
Pertambangan Dominasi Nilai Ekonomi
Dian menjelaskan, berdasarkan angka sementara, sektor dengan jumlah usaha paling banyak berada pada pertanian, kehutanan dan perkebunan.
Namun, jika dilihat dari sisi nilai tambah ekonomi, sektor pertambangan masih menjadi yang terbesar di Kabupaten Mimika.
“Kalau dari total usaha, angka sementara paling besar di pertanian, perhutanan, perkebunan. Kalau dari sisi nilai tambah, nilai tambah terbesar itu di sektor pertambangan,” jelasnya.
Ia mengatakan, nilai aktivitas ekonomi dari sektor pertambangan untuk sementara berada di atas Rp100 triliun, terutama berasal dari komoditas emas dan tembaga.
Meski demikian, Dian menegaskan angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan dan pengolahan data belum sepenuhnya selesai.
Keamanan Jadi Kendala Utama
Dalam pelaksanaan sensus, BPS menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satu yang paling utama adalah faktor keamanan, khususnya di sejumlah wilayah pedalaman.
Dian mencontohkan, petugas sempat mengalami kendala ketika terjadi konflik di wilayah Kwamki Narama. Petugas yang sudah berada di lokasi harus menunggu hingga situasi memungkinkan untuk keluar.
Selain itu, sejumlah wilayah seperti Jila dan Alama juga belum sepenuhnya dapat dijangkau karena kondisi keamanan.
“Kalau kendalanya di lapangan banyak. Terutama dari sisi keamanan. Di Kwamki Narama pernah ada petugas yang sudah terlanjur masuk ketika terjadi perang, sehingga tidak bisa keluar dan harus menunggu sampai situasi reda,” ungkapnya.
Sementara untuk wilayah pesisir, kata Dian, proses pendataan relatif lebih mudah dilakukan.
Masih Ada Warga yang Menolak Didata
Selain faktor keamanan, BPS juga menghadapi kendala berupa penolakan dari sebagian masyarakat.
Menurut Dian, alasan penolakan beragam. Ada masyarakat yang mempertanyakan manfaat pendataan, bahkan khawatir data yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Padahal, BPS memastikan data responden dijamin kerahasiaannya dan Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan urusan perpajakan. Hasil sensus nantinya digunakan dalam bentuk data agregat untuk menggambarkan kondisi dan struktur perekonomian.
“Memang ada responden yang benar-benar menolak. Petugas sudah menjelaskan, tetapi kalau sudah dijelaskan seperti apa pun tetap menolak, ya sudah,” katanya.
BPS Kejar Target 63 Ribu Sasaran
Dian menyebutkan, berdasarkan daftar awal atau pre-list, terdapat sekitar 63 ribu sasaran yang harus didata di Mimika. Sasaran tersebut mencakup rumah tangga dan unit usaha.
Dengan capaian baru 68,04 persen, BPS masih memiliki waktu hingga 15 Oktober 2026 untuk memaksimalkan pendataan.
“Kami berupaya agar seluruh yang bisa dijangkau dapat didata. Kalau ada yang belum tercapai, tentu akan kami jelaskan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.
Revisit adalah kunjungan atau pendataan ulang terhadap responden yang sebelumnya belum berhasil ditemui. Sementara pre-list merupakan daftar awal sasaran yang digunakan sebagai acuan petugas dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
