Timika, Sidiknews.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mathius Uwe Yanengga, menyoroti kondisi Pasar SP2 yang dinilai memprihatinkan akibat minimnya fasilitas pendukung serta belum optimalnya pemanfaatan bangunan pasar yang telah dibangun pemerintah.
Mathius menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPRK Mimika, Senin (2/11/2026).
Ia mengaku prihatin melihat kondisi pasar penyangga di Kota Timika, khususnya Pasar SP2. Menurutnya, pasar tersebut seharusnya menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi hingga kini belum dikelola secara maksimal.
Ia menilai dinas terkait belum serius membenahi fasilitas pasar, termasuk pengelolaan sampah serta penataan pedagang agar berjualan di dalam bangunan yang telah disediakan pemerintah.
“Bangunan sudah dibangun dengan anggaran yang begitu besar, tetapi pasar ini tidak difungsikan dengan baik. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Selain persoalan fasilitas, Mathius juga menyoroti banyaknya masyarakat yang berjualan di sepanjang trotoar dan pinggir jalan kawasan SP2.
Menurutnya, aktivitas tersebut mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Padahal, pemerintah telah menyediakan bangunan pasar yang semestinya dimanfaatkan sebagai tempat berjualan.
Karena itu, ia meminta dinas terkait segera mengambil langkah konkret untuk membenahi pasar sekaligus mengarahkan para pedagang agar kembali berjualan di dalam area pasar.
“Kalau memang mau memindahkan mereka, terlebih dahulu bangun dan siapkan fasilitas pasar yang memadai. Arahkan masyarakat untuk kembali berjualan di bangunan yang sudah dibangun, karena di situlah tempat mereka berjualan, bukan di pinggir jalan,” tegasnya.
Mathius juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut mengambil peran dalam penertiban pedagang yang masih berjualan di sepanjang jalan.
Ia mengakui, penertiban pedagang sebelumnya sudah sering dilakukan pemerintah. Namun, persoalan tersebut terus berulang karena sebagian pedagang merasa pendapatan mereka lebih besar ketika berjualan di luar dibandingkan di dalam pasar.
Meski demikian, menurutnya, pemerintah tidak boleh ragu menjalankan aturan yang berlaku. Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai pengguna anggaran sekaligus pelaksana regulasi demi kepentingan dan ketertiban masyarakat.
“Kalau memang mereka melakukan pelanggaran terhadap aturan, ya harus ditindak. Tidak ada alasan. Pemerintah jangan terus-menerus mendengar suara-suara yang justru menghambat penegakan aturan,” katanya.
Selain itu, Mathius turut menyinggung adanya persoalan yang berkembang terkait klaim kepemilikan lahan Pasar SP2. Ia menyebut terdapat pihak yang mengaku memiliki lahan tersebut, sementara pemerintah juga menyatakan lahan itu merupakan milik pemerintah.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dan kejelasan dari instansi terkait agar tidak menghambat pengelolaan pasar.
Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan fasilitas, pengelolaan sampah, penyelesaian persoalan lahan hingga penataan dan penertiban pedagang.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Saya berharap dinas terkait dapat membangun fasilitas yang lebih baik dan mengarahkan masyarakat untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan, sehingga daerah ini tertata rapi,” pungkasnya.
Mathius berharap penataan pasar dan ketertiban aktivitas perdagangan dapat mendukung terwujudnya visi Bupati Mimika dalam membangun Kota Timika yang smart city, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.
