AdministrasiKetenagakerjaanKeuangan

DPRK Mimika Soroti Telat Gaji Ribuan Guru dan ASN, Minta Bupati Evaluasi Kadisdik

884
×

DPRK Mimika Soroti Telat Gaji Ribuan Guru dan ASN, Minta Bupati Evaluasi Kadisdik

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRK Mimika, Hj. Rampeani Rachman, menyoroti keterlambatan pembayaran gaji ribuan guru, ASN, dan PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika hingga 10 November 2026. Ia meminta Bupati Mimika segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan. (Foto: Ilustrasi/ Sidiknews.id).

Timika, Sidiknews.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Hj. Rampeani Rachman, menyoroti keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Persoalan ini juga berdampak pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ribuan guru. Ia menyampaikan keprihatinan tersebut di Kantor DPRK Mimika, Selasa (10/11/2026).

Rampeani mendengar langsung keluhan para guru terkait hak mereka yang belum diterima. Hingga Selasa (10/11/2026), gaji tersebut belum masuk ke rekening. Ia menilai keterlambatan ini sebagai persoalan serius. Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya Bupati Mimika, harus segera mengambil perhatian penuh.

Iklan ini dibuat oleh admin sidiknews.id

Menurutnya, pembayaran gaji ASN merupakan kewajiban pemerintah yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk. Pemerintah seharusnya merealisasikan seluruh pembayaran sesuai tanggal dan waktu yang ditentukan. Ia mempertanyakan mengapa anggaran yang sudah ditetapkan justru belum dibayarkan hingga tanggal 10 November.

Evaluasi Kinerja Kepala Dinas Pendidikan

“Mana ada ASN tidak gajian sampai tanggal 10? Tidak ada sejarah ASN tidak menerima gaji seperti ini. Gaji ASN sudah masuk dalam program anggaran APBD dan tidak bisa diganggu-ganggu,” tegasnya saat memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (10/11/2026).

Politisi Partai Perindo yang juga anggota Komisi III DPRK Mimika itu menuntut ketepatan waktu. Anggaran pembayaran gaji yang telah diatur dalam APBD Induk tidak semestinya mengalami keterlambatan. Kondisi ini menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan.

“Anggaran itu sudah diatur dan ditetapkan dalam APBD Induk. Seharusnya semuanya terbayar pada tanggal dan waktu yang tepat. Tidak boleh sampai tanggal 10 masih belum dibayarkan. Sehingga menjadi pertanyaan, ada apa dan kenapa sampai hal ini bisa terjadi?” tegas Rampeani.

Rampeani menegaskan persoalan ini tidak boleh berlarut-larut. Hak pegawai harus dipenuhi pemerintah setiap bulan. Ia meminta Bupati Mimika segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Evaluasi ini mencegah persoalan serupa terulang kembali di masa depan.

“Bupati harus segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan. Tidak boleh ada alasan apa pun untuk membiarkan hak pegawai terlambat dibayarkan,” ujarnya.

Keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada guru. ASN dan PPPK lain di lingkungan Dinas Pendidikan juga merasakan imbasnya. Jumlah guru yang terdampak mencapai ribuan orang. Para tenaga pendidik memiliki kebutuhan keluarga dan kewajiban ekonomi yang harus dipenuhi.

Rampeani berharap Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengambil langkah konkret. Pembayaran gaji seluruh pegawai harus dipastikan tepat waktu. “Ini ribuan guru di Kabupaten Mimika. Belum lagi pegawai yang bekerja di kantor dan PPPK. Ini ada apa? Pemerintah harus memberikan penjelasan dan segera menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *