Jakarta, Sidiknews.id – Proyek pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan KPK belum mengambil langkah penindakan. KPK akan menelaah laporan masyarakat yang dilengkapi bukti dan dokumen. Hal itu disampaikan Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Taufik menegaskan penanganan informasi tersebut tidak hanya menjadi ranah kedeputian penindakan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui unit lain di KPK. “Untuk hal-hal yang di luar penindakan yang belum bisa kami sampaikan, itu bukan menjadi ranah kami tentunya. Tapi KPK juga melalui kedeputian lain, bisa dari PLPM, pengaduan masyarakat, atau hal lain, itu bisa mungkin peluang-peluang untuk kemudian ada pelaporan dari masyarakat, silakan saja,” kata Taufik kepada wartawan.
KPK memastikan belum ada kegiatan penindakan berkaitan dengan informasi tersebut. “Tapi untuk kali ini belum bisa untuk menyampaikan karena memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan dengan adanya informasi yang tadi disampaikan,” sambungnya. KPK membuka peluang menelaah laporan apabila masyarakat memiliki bukti yang cukup. Dokumen dan fakta yang disampaikan akan menjadi bahan untuk melihat indikasi tindak pidana korupsi.
ICW Ungkap Delapan Paket Pengadaan
“KPK silakan membuka peluang untuk masyarakat melaporkan, sejauh memang kecukupan dari dokumen, fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana,” tuturnya. KPK belum dapat mengungkap lebih jauh persoalan tersebut. Informasi yang beredar masih sebatas temuan dan sorotan masyarakat. “Jadi silakan, ini masih informasi yang berkembang dari masyarakat tentunya, dan belum bisa untuk menyampaikan secara detail,” imbuhnya.
Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer. Pengadaan tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan temuan ICW, total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar. Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk periode 2025-2026.
Pengadaan itu meliputi jasa penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina. Pengadaan juga mencakup jasa promosi melalui kanal YouTube RANS Entertainment. Raffi Ahmad juga hadir dalam sejumlah kegiatan kementerian. Temuan tersebut memicu pertanyaan ICW mengenai potensi konflik kepentingan. Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Perusahaan yang terafiliasi dengannya tercatat terlibat dalam proyek pengadaan pemerintah.
ICW menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah kepada penyedia tertentu. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit persaingan antarpelaku usaha dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Manajemen RANS telah memberikan klarifikasi. Mereka menyatakan kerja sama dengan kementerian berjalan profesional melalui platform pengadaan pemerintah, termasuk Inaproc dan e-Katalog. RANS mengklaim seluruh proses kerja sama telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan komersial. Raffi Ahmad menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang berkembang. Ia menyatakan kesediaannya menjalani pemeriksaan oleh lembaga pengawasan terkait. KPK menegaskan setiap laporan harus disertai bukti dan dokumen yang cukup sebelum ditelaah lebih lanjut.







