HukumKabar KPKTIPIKOR

KPK Tahan Bagus Wahyudiono, Staf Anwar Sadad yang Nikmati Fee Dana Hibah Jatim Rp1,26 Miliar

42
×

KPK Tahan Bagus Wahyudiono, Staf Anwar Sadad yang Nikmati Fee Dana Hibah Jatim Rp1,26 Miliar

Sebarkan artikel ini
KPK menahan Bagus Wahyudiono, staf mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad, terkait dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jatim. Ia diduga menikmati aliran komitmen fee hingga Rp1,26 miliar dari total Rp41,7 miliar yang diterima Anwar Sadad. (foto : Dok./ Sidiknews.id)

Jakarta, Sidiknews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar aliran uang hasil dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur (Jatim). Staf mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, turut menikmati aliran dana tersebut. Bagus Wahyudiono (BGS) diduga mendapatkan jatah hingga Rp1,26 miliar dari praktik pengumpulan komitmen fee selama periode 2019-2022. KPK menahan Bagus sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan penahanan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026). “Pada hari ini, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS,” kata Achmad. Bagus menjalani penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. KPK menempatkan Bagus di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Iklan ini dibuat oleh admin sidiknews.id

Peran Bagus sebagai Penghubung Korlap

Bagus diduga menjadi orang kepercayaan Anwar Sadad. Ia bertugas menghubungkan sekaligus mengoordinasikan para koordinator lapangan (korlap) dalam pengurusan dana hibah Pokmas. Achmad menjelaskan praktik tersebut bermula ketika staf Sekretariat DPRD Jatim merekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota dewan. Mereka juga menghimpun usulan dana hibah dari setiap anggota DPRD. Dari proses pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh jatah alokasi dana hibah mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019-2022. Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.

Pengalokasian dana hibah tersebut diduga disertai permintaan komitmen fee. Anwar Sadad disinyalir mensyaratkan pemberian fee sebesar 15-20 persen kepada para korlap maupun anggota DPRD Jatim. Permintaan ini muncul saat anggota dewan meminta pergeseran alokasi dana hibah antaranggota. Para korlap yang bersedia memenuhi permintaan tersebut kemudian membentuk Pokmas. Mereka juga memakai lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah. Proposal itu selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD Jatim atau orang yang mewakilinya.

Bagus memegang peranan penting dalam mekanisme tersebut. Ia bertugas mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah dan menjadi penghubung para korlap. Bagus juga melakukan verifikasi dan melengkapi dokumen pengajuan. Bagus mengatur penyerahan uang komitmen fee dari para korlap. Ia disebut mengelola uang setoran, mencatat penerimaan fee, hingga merekapitulasi pengeluaran untuk kepentingan Anwar Sadad.

Aliran Fee dan Pemotongan Dana Hibah

KPK mengungkapkan para korlap yang memperoleh dana hibah dari jatah Anwar Sadad diduga menyerahkan komitmen fee sebesar 20-25 persen. Uang tersebut disalurkan melalui beberapa cara. Korlap menyerahkan uang secara tunai langsung kepada Anwar Sadad. Penyaluran juga berlangsung melalui Bagus secara tunai maupun transfer. Korlap juga membayarkan kebutuhan pribadi Anwar Sadad. “Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” ungkap Achmad.

Penyidik juga menemukan dugaan pemotongan lanjutan terhadap dana hibah yang telah dicairkan kepada kelompok masyarakat. Para korlap diduga kembali memotong 20-30 persen dari total anggaran yang diterima Pokmas. Praktik tersebut membuat dana yang benar-benar digunakan untuk menjalankan program masyarakat diperkirakan hanya berkisar 55-70 persen dari total anggaran awal.

Bagus bersama Anwar Sadad selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. KPK sebelumnya telah menetapkan 21 orang tersangka pada 5 Juli 2024. Mereka terdiri atas empat orang sebagai pihak penerima dan 17 orang sebagai pihak pemberi yang terbagi dalam tiga klaster. KPK juga menyita sejumlah aset milik Bagus yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Aset itu berupa satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *