Jakarta, Sidiknews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto (SHY). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dana bencana. Penyidik KPK bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI memeriksa Suharyanto secara tertutup pada Kamis pekan lalu. Suharyanto menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal tersebut kepada wartawan, Rabu (18/11/2026). “Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku Kepala BNPB,” kata Budi. “Yang bersangkutan dalam perkara ini menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi sehingga keterangan-keterangannya dibutuhkan berkaitan dengan penyidikan atas lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” sambungnya.
Penyidik juga memeriksa sejumlah pihak dari internal BNPB. Pihak tersebut di antaranya seorang deputi serta sekretaris perusahaan (corsec) atau koordinator keprotokolan BNPB. Pemeriksaan ini mengusut proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam penunjukan langsung vendor atau penyedia barang dan jasa.
Modus Pinjam Bendera dan Markup
KPK menduga terdapat benturan kepentingan dalam penunjukan pelaksana proyek. Penyidik mendalami sejumlah modus dugaan pemberian uang kepada oknum di BNPB melalui proyek pengadaan. Modus tersebut di antaranya penggunaan perusahaan pinjam bendera. Pengerjaan proyeknya oleh perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan (BMS). Ada pula perusahaan yang ditunjuk mengerjakan proyek dengan komitmen memberikan sejumlah fee kepada oknum BNPB. “Termasuk soal penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa ini seperti apa karena kemudian ada dugaan benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut,” ujarnya.
Penyidik KPK mendalami dugaan penggelembungan harga (markup) dalam pengadaan barang dan jasa yang menjadi sumber uang kickback bagi oknum BNPB. Selain menelusuri penggunaan dana yang pengelolaannya oleh tersangka Bima Setiawan (BMS) dan Richard Erlangga (RIC), penyidik juga mengusut peran aktif serta dugaan inisiatif pemberian suap dari pihak swasta.
“Selain menyelidiki dugaan benturan kepentingan, penyidik juga memeriksa inisiatif yang muncul dari pihak swasta, yaitu praktik suap yang aktif mereka lakukan. Penyidik mendalami semua hal ini dalam dua klaster perkara di BNPB,” tuturnya.
Penelusuran Aliran Uang ke Suharyanto
Penyidik masih menelusuri kemungkinan aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik mendalami apakah dana hasil dugaan korupsi hanya berhenti pada para tersangka atau mengalir kepada pihak lain. Salah satu poin penyelidikan yakni kemungkinan aliran uang kepada Suharyanto selaku mantan Kepala BNPB. Tersangka Bima merupakan kerabat Suharyanto. Penyidik juga menelusuri dugaan aliran uang kepada Richard Erlangga. Richard disebut sebagai orang kepercayaan atau staf khusus kepala BNPB saat itu.
“Apakah berhenti pada tersangka BMS selaku kerabat dari saudara SHY selaku eks Kepala BNPB ataupun apakah ini berhenti di saudara RIC selaku orang kepercayaan ataupun stafsus dari kepala BNPB saat itu, atau kemudian uang itu mengalir kepada pihak-pihak lain,” jelas Budi. KPK mendalami kemungkinan pengelolaan dan penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan operasional pihak-pihak tertentu di lingkungan BNPB. Seluruh kemungkinan tersebut masih dalam proses pendalaman penyidik.
KPK telah berkoordinasi dengan pihak TNI untuk menindaklanjuti hasil penyidikan. Koordinasi ini termasuk melalui pemeriksaan bersama Puspom TNI terhadap Suharyanto. “Kami masih terus dalami soal itu termasuk soal konstruksi perkara ini. Kami juga sudah sampaikan kepada rekan-rekan di TNI untuk kemudian melakukan tindak lanjut. Dalam perkembangannya KPK juga intens berkoordinasi dengan TNI,” pungkasnya. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Kelima tersangka tersebut yakni Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarin.








