AdministrasiASNKabar Konstitusi

DPRK Mimika Desak Dinas Pendidikan Transparan Soal Telat Gaji Ribuan Guru dan ASN

803
×

DPRK Mimika Desak Dinas Pendidikan Transparan Soal Telat Gaji Ribuan Guru dan ASN

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRK Kabupaten Mimika, Hj. Rampeani Rachman, menegaskan DPRK memiliki kewenangan menjalankan fungsi pengawasan terhadap keterlambatan pembayaran gaji guru dan ASN. Ia juga menyebut pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidak memerlukan izin bupati karena merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab DPRK. (Foto: Ilustrasi/ Sidiknews.id).

Timika, Sidiknews.id – Anggota DPRK Kabupaten Mimika, Hj. Rampeani Rachman, menegaskan kewenangan DPRK menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Persoalan keterlambatan pembayaran gaji ribuan guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu fokus utama. Rampeani menyampaikan pernyataan itu kepada awak media, Kamis (12/11/2026).

Menurut Rampeani, menanggapi aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tugas DPRK. Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi landasan utamanya. DPRK tidak harus menunggu Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menjalankan fungsi pengawasan. RDP merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipakai DPRK. Pelaksanaannya mengikuti prosedur yang berlaku. “RDP tidak perlu meminta izin kepada bupati karena itu merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi DPRK, khususnya fungsi pengawasan. Jadi, pernyataan yang menyebutkan bahwa DPRK harus meminta izin bupati untuk melakukan RDP itu tidak benar,” tegas Rampeani.

Iklan ini dibuat oleh admin sidiknews.id

DPRK memiliki hak sekaligus kewajiban merespons berbagai aspirasi masyarakat. Ketika guru menyampaikan keluhan terkait keterlambatan pembayaran gaji, DPRK berhak memberikan tanggapan melalui media. DPRK juga dapat menindaklanjuti keluhan tersebut melalui mekanisme kelembagaan.

Desakan Transparansi Dinas Pendidikan

Rampeani menilai persoalan keterlambatan pembayaran gaji membutuhkan penjelasan transparan dari Dinas Pendidikan. Penjelasan tersebut harus menjangkau seluruh guru, kepala sekolah, ASN, maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kendala administrasi atau persoalan teknis harus disampaikan secara terbuka. Keterbukaan ini memberi kepastian kepada para pegawai. Pegawai tidak perlu terus-menerus bertanya. “Kalau memang ada persoalan, seharusnya disampaikan kepada seluruh guru dan ASN. Jangan sampai mereka dibiarkan mengeluh tanpa mendapatkan penjelasan yang jelas. Ini merupakan urusan internal Dinas Pendidikan yang harus dikomunikasikan dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan aspirasi yang diterima, ribuan guru di Kabupaten Mimika belum menerima gaji hingga saat ini. Rampeani menilai kondisi tersebut sebagai persoalan serius. Keterlambatan pembayaran gaji ASN, khususnya pegawai berstatus tetap, bukan hal biasa. Ia membedakan persoalan keterlambatan gaji ASN dengan PPPK. Keterlambatan gaji PPPK masih mungkin terjadi. Proses pengangkatan atau kontrak kerja berlangsung di pertengahan tahun. Kondisi ini membutuhkan penyesuaian administrasi. Data kepegawaian dan jumlah ASN sudah tercatat setiap tahun. Data tersebut seharusnya tidak menjadi alasan keterlambatan pembayaran gaji.

“Kalau PPPK, terkadang pengangkatannya di tengah tahun sehingga proses administrasinya membutuhkan waktu. Bahkan ada yang mengalami keterlambatan sampai enam bulan. Tetapi kalau ASN, selama ini jarang sekali menerima gaji terlambat. Biasanya tanggal 2 atau 3 sudah masuk,” jelasnya.

Rampeani meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera menyelesaikan persoalan tersebut. Dinas Pendidikan dan instansi terkait harus mengambil langkah cepat. Keterlambatan pembayaran gaji tidak boleh terulang kembali. Setiap persoalan yang disampaikan masyarakat tidak boleh langsung dianggap membangun opini negatif terhadap pemerintah. DPRK menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan hak masyarakat dan pegawai terpenuhi. “Kami meminta agar ke depan tidak ada lagi keterlambatan pembayaran gaji, terutama bagi ASN. Ini sudah menjadi data yang jelas setiap tahunnya, sehingga tidak seharusnya terjadi keterlambatan seperti sekarang,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *