Jakarta, Sidiknews.id – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan mundur kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan hal tersebut. Gibran menyampaikan niat itu saat menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menyebut pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. “Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur. Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut adanya penolakan dari Presiden. Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut. Saran itu membuat eks Wali Kota Solo itu meminta waktu tambahan.
Polemik Ijazah dan Putusan MA
Gibran meminta kesempatan membuktikan kebenaran soal polemik ijazahnya. “Dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.
Polemik ijazah Gibran mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA. Gugatan tersebut berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. “Ya, kami dapat kabar putusan,” kata Subhan sebagai penggugat, Jumat (30/10/2026).
Subhan mengirimkan bukti putusan kasasi dari Mahkamah Agung 742K/TUN/2026. Amar putusan kasasi tersebut berbunyi: “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.” Pembatalan judex facti membatalkan fakta sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Majelis Hakim Yulius memimpin langsung pengabulan gugatan tersebut. Maftuh Effendi, Hari Sugiharto, dan Michael Renaldy bertindak sebagai hakim anggota. Gugatan ini sebelumnya berjalan di PTUN dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. PTUN menolak gugatan tersebut karena objek sengketa dinilai tidak sesuai kewenangannya.
Dokumen pendidikan Gibran juga sempat masuk ke meja Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima. Para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA. Penilaian keabsahan syarat calon presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan lembaga lain.
