Timika, Sidiknews.id – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegur keras sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Teguran ini menyasar lemahnya koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menyampaikan arahan tersebut saat apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (9/11/2026).
Johannes meminta seluruh OPD mempercepat ritme kerja. Pola kerja saat ini dinilainya terlalu lambat. “Kerjaan harus cepat. Kita jangan masih berjalan dengan kecepatan 10 sampai 100 per jam. Kita harus tingkatkan kecepatan kerja. Bisa atau tidak?” tegasnya.
Ia mengaku menerima laporan soal OPD yang mengabaikan koordinasi. Sebagian pimpinan OPD justru bekerja sendiri tanpa melibatkan staf. Padahal, setiap pejabat OPD telah memiliki pembagian tugas yang jelas. Pimpinan OPD harus mendistribusikan pekerjaan, bukan mengambil alih seluruh beban.
Sistem Kerja Satu Komando Dikritik
Johannes menyoroti pola kepemimpinan yang tidak sehat. Ada pimpinan OPD yang hanya melibatkan empat orang dalam bekerja. Akibatnya, hasil pekerjaan tidak jelas. Staf di bawahnya pun tidak mengetahui detail pekerjaan. “Ketika ditanya, anak buahnya juga tidak tahu,” ungkapnya.
Pola kepemimpinan tersebut wajib diubah. Organisasi pemerintahan tidak boleh bergantung pada segelintir orang. Seluruh jajaran harus dilibatkan sesuai kapasitasnya. Johannes juga menyoroti pimpinan OPD yang menciptakan sekat di antara staf. Pola ini menghambat pelaksanaan tugas.
“Kita harus bekerja secara kolaborasi, bekerja sama dan saling berkoordinasi, termasuk koordinasi lintas OPD. Jangan ada lagi sekat-sekat di antara staf,” tegasnya.
Bupati mengingatkan agar para pejabat tidak merasa paling hebat. Sikap menutup diri terhadap kritik dan saran harus dihilangkan. Setiap pejabat wajib memiliki sikap terbuka dan menerima koreksi. Perbaikan kualitas kerja serta pelayanan publik bergantung pada keterbukaan tersebut.
Johannes turut menyoroti lemahnya publikasi dan branding OPD. Banyak program pemerintah daerah tidak diketahui masyarakat karena kurangnya penyampaian informasi. “OPD branding-nya ini kurang sekali, sehingga masyarakat tidak tahu apa yang kita kerjakan. Bapak-Ibu tolong perhatikan hal ini. Kalau ada kegiatan yang melibatkan masyarakat, sampaikan,” ujarnya.
Pemerintah tidak perlu membanggakan diri secara berlebihan. Namun, setiap OPD harus memberikan informasi yang benar dan terbuka. Keterbukaan informasi penting agar masyarakat mengetahui hasil kerja pemerintah daerah. Johannes berharap teguran ini menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pola kepemimpinan dan koordinasi.
