AdministrasiPemerintahan DaerahTata Kelola Fasum

BPKAD Mimika Ancam Tarik Paksa Kendaraan Dinas, Ada yang Dikuasai Mantan Pejabat Hampir 10 Tahun

9
×

BPKAD Mimika Ancam Tarik Paksa Kendaraan Dinas, Ada yang Dikuasai Mantan Pejabat Hampir 10 Tahun

Sebarkan artikel ini
Kepala BPKAD Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Mallisa, saat diwawancarai awak media terkait penertiban aset daerah dan rencana penarikan paksa kendaraan dinas yang belum dikembalikan oleh mantan pejabat maupun ASN. (Foto: Ilustrasi/ Sidiknews.id).

Timika, Sidiknews.id – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika menindak tegas mantan pejabat yang masih menguasai kendaraan dinas. Fasilitas negara itu sering kali tidak kembali meski pejabat tersebut telah pindah tugas. Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa, menyatakan sekitar 8 hingga 10 unit kendaraan telah dikembalikan secara sukarela.

Pemerintah daerah telah menggelar rapat khusus membahas persoalan ini. Tim terpadu melayangkan surat teguran hingga tiga kali kepada pihak yang membandel. “Sudah ada sekitar 8 sampai 10 yang dikembalikan sendiri. Kemarin kami juga sudah rapat dan diminta menyampaikan surat teguran sampai tiga kali,” ujar Marthen di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (9/11/2026).

Jika teguran tersebut diabaikan, pemerintah tidak akan ragu melakukan penarikan paksa. Langkah tersebut rencananya dieksekusi setelah rangkaian kegiatan Konferensi Nasional Kota Toleransi (KKT) selesai.

Kendaraan Dinas Digunakan Puluhan Tahun

Marthen menilai kendaraan dinas merupakan fasilitas negara. Penggunaannya harus melekat pada jabatan dan tugas seorang pejabat. Kendaraan tersebut semestinya ditinggalkan saat seseorang mengalami mutasi. Pejabat baru berhak menggunakan fasilitas tersebut untuk menunjang kinerja.

“Kalau pindah tugas sebenarnya tidak perlu membawa mobil. Misalnya dari dinas A pindah ke dinas B, kendaraan itu seharusnya ditinggalkan untuk pejabat yang baru. Kesadaran seperti ini yang perlu diterapkan,” jelasnya.

Fakta di lapangan cukup memprihatinkan. Sejumlah mantan pejabat masih menguasai kendaraan dinas meski sudah tidak menjabat selama empat hingga lima tahun. Temuan paling ekstrem, terdapat kendaraan yang belum dikembalikan meski penggunanya telah pensiun hampir 10 tahun.

BPKAD berharap para mantan pejabat tersebut segera menumbuhkan kesadaran. Mereka diminta mengembalikan aset negara tanpa harus menunggu petugas mendatangi rumah mereka. Tim terpadu Pemkab Mimika akan terus mendata dan menertibkan aset daerah. Langkah ini memastikan seluruh kendaraan dinas kembali dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *