Timika, Sidiknews.id – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegur 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ke-11 OPD tersebut belum memasukkan dokumen pendukung penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Teguran ini ia sampaikan saat memimpin apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (9/11/2026).
Johannes menyebut dari total 77 OPD, termasuk distrik, masih ada 11 OPD yang belum menyerahkan dokumen. Padahal, format KUA telah dibagikan kepada masing-masing perangkat daerah. Ia meminta OPD yang belum memasukkan dokumen agar segera menyelesaikannya pada hari itu juga.
“Dari 77 OPD yang ada, termasuk distrik, masih ada 11 OPD yang belum memasukkan. Segera hari ini diselesaikan karena kita harus segera masukkan ke DPR untuk dibahas,” tegasnya.
Dampak Keterlambatan hingga Ketidakpastian Fiskal
Keterlambatan penyampaian dokumen berdampak langsung pada tahapan pembahasan dan penetapan APBD 2027. Johannes meminta seluruh pimpinan OPD mengambil langkah cepat. Ia juga meminta daftar OPD yang belum memasukkan dokumen disampaikan melalui grup komunikasi pimpinan OPD. Langkah ini agar masing-masing perangkat daerah segera menindaklanjuti kewajibannya.
Johannes turut menyinggung kondisi fiskal daerah yang masih dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Beberapa komponen anggaran belum mendapatkan kepastian dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Perumahan. Kondisi ini membuat perencanaan anggaran masih bersifat sementara.
Pemerintah daerah harus menyesuaikan perencanaan dengan perkembangan kebijakan pusat. Johannes berharap pemerintah daerah memperoleh tambahan dukungan anggaran untuk membiayai berbagai program pembangunan di Kabupaten Mimika.
Pada kesempatan itu, Johannes mengingatkan seluruh ASN bahwa pelayanan publik bergantung pada kinerja aparatur. Ia meminta ASN meningkatkan kemampuan dan mengubah pola kerja. ASN juga harus membiasakan diri berpikir dan bertindak lebih cepat dalam menjalankan tugas.
“Jangan sampai saya dengan Wakil Bupati sudah berpikir jauh ke depan, tetapi Bapak-Ibu masih berada di belakang. Itu sekarang sudah terjadi, tidak boleh lagi,” tegasnya.
Pemerintah berharap pimpinan OPD dan ASN lebih responsif. Peningkatan kinerja menjadi kunci agar proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah tidak terhambat.
