JAKARTA, Sidiknews.id – Pemerintah akan melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan lonjakan signifikan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melebihi perencanaan awal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa jumlah titik SPPG saat ini mencapai 27.877 lokasi, jauh di atas target awal sekitar 21.000 titik. Kenaikan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dalam jumlah besar.
Dalam agenda Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Jakarta, Kamis (11/6), Zulhas menjelaskan terdapat tambahan sekitar 6.877 titik SPPG dibandingkan rencana semula.
Menurutnya, perencanaan awal 21 ribu titik SPPG ditujukan untuk kawasan aglomerasi atau wilayah dengan kepadatan penduduk tertentu. Namun dalam perkembangannya, jumlah titik yang muncul jauh melampaui kebutuhan yang telah dihitung sebelumnya.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya praktik yang tidak sesuai dalam proses pengajuan maupun penetapan titik SPPG. Pemerintah kini tengah melakukan penelusuran guna memastikan penyebab terjadinya lonjakan jumlah lokasi layanan tersebut.
Zulhas menjelaskan, setiap dapur SPPG mendapatkan dukungan anggaran sekitar Rp6 juta per hari. Dengan kelebihan ribuan titik yang ada saat ini, potensi pemborosan anggaran diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
“Kalau kelebihan titik ini terus berjalan, potensi pemborosan anggaran negara bisa sangat besar. Dalam hitungan tahunan, nilainya dapat mencapai belasan triliun rupiah,” ujarnya.
Selain terjadi di wilayah aglomerasi, peningkatan jumlah titik SPPG juga ditemukan di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Dari target awal sekitar 2.000 titik, jumlah yang tercatat kini mencapai 8.617 titik.
Lebih lanjut, Zulhas menyebut sekitar 6.138 titik SPPG di wilayah 3T telah memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional.
Pemerintah menilai berbagai temuan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui pembenahan tata kelola, verifikasi data, serta penyesuaian kebutuhan lapangan agar pelaksanaan Program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak membebani keuangan negara.
