TIMIKA, Sidiknews.id – Komisi III DPRK Kabupaten Mimika menyoroti kinerja dan pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mimika dalam rapat bersama yang digelar di Kantor DPRK Mimika, Jumat (12/6/2026).
Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, mengatakan rapat tersebut membahas sejumlah persoalan penting, mulai dari pengelolaan anggaran Kominfo sebesar Rp64 miliar, keberadaan Mimika Center, hingga rencana pembangunan gedung Kominfo yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Hari ini kami agendakan rapat dengan Kominfo. Banyak hal yang kami diskusikan, terutama terkait pengelolaan anggaran yang menurut kami perlu dievaluasi kembali karena belum sebanding dengan beban kerja dan fungsi strategis Kominfo sebagai pusat informasi pemerintah daerah,” kata Herman kepada awak media.
Menurutnya, Kominfo seharusnya menjadi ujung tombak penyebaran informasi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun hingga saat ini peran tersebut dinilai belum berjalan maksimal.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga menyoroti keberadaan Mimika Center yang selama ini dianggap berjalan terpisah dari Kominfo.
“Kami mendapat informasi bahwa Mimika Center terkesan berdiri sendiri di luar Kominfo. Padahal seharusnya tetap berada dalam pengawasan dan koordinasi Kominfo. Jangan sampai OPD yang memiliki tugas utama sebagai pusat informasi pemerintah justru terlihat seperti bayang-bayang dari lembaga lain,” ujarnya.
Herman meminta agar anggaran sekitar Rp11 miliar yang dikelola pada sejumlah program dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu.
Selain itu, Komisi III DPRK Mimika juga mempertanyakan rencana pembangunan gedung Kominfo yang pada tahap pertama hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar dari total kebutuhan sekitar Rp84 miliar yang telah direncanakan sejak 2023.
Menurut Herman, pembangunan tersebut berpotensi menjadi proyek mangkrak apabila tidak didukung perencanaan dan penganggaran yang matang.
“Kalau memang tidak mampu dilanjutkan sesuai kebutuhan yang ada, kami rekomendasikan agar pembangunan itu tidak diteruskan. Jangan sampai menjadi proyek mangkrak yang akhirnya hanya menghabiskan anggaran daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti belum adanya kepastian lokasi pembangunan gedung tersebut yang hingga kini belum dapat dijelaskan secara rinci oleh pihak Kominfo.
Lebih jauh, Herman menilai Kominfo harus mampu menghadirkan sistem informasi daerah yang modern dan mudah diakses masyarakat. Menurutnya, wajah digital Kabupaten Mimika harus mulai dibangun melalui berbagai platform informasi yang terintegrasi.
“Masyarakat harus bisa mengakses informasi tentang Mimika dengan mudah. Baik terkait pembangunan, pelayanan pemerintah maupun informasi publik lainnya. Itu tugas Kominfo,” katanya.
Komisi III DPRK Mimika berharap Kominfo dapat segera melakukan pembenahan menyeluruh agar mampu menjalankan fungsi strategisnya sebagai penyedia informasi publik yang transparan, terbuka, dan akuntabel.
“Kalau keberadaannya tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, tentu harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah,” pungkas Herman.
