JAKARTA, Sidiknews.id – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 sebagai landasan pelaksanaan pembangunan nasional pada tahun mendatang. Dalam pembahasan awal, sektor pendidikan kembali ditegaskan sebagai salah satu prioritas utama dengan komitmen mempertahankan alokasi anggaran sebesar 20 persen sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pembahasan yang berlangsung bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (28/7/2026) itu mencakup berbagai aspek, mulai dari asumsi dasar ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, hingga penyusunan program-program prioritas pemerintah.
Pemerintah dan DPR sepakat bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Alokasi anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 direncanakan untuk mendukung berbagai program strategis, di antaranya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa afirmasi, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian khusus terhadap pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Anggaran pendidikan akan diarahkan untuk mempercepat transformasi pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, serta penguatan riset dan inovasi.
Pemerintah juga menargetkan revitalisasi ratusan ribu sekolah hingga tahun 2029 dengan mengedepankan aspek keamanan bangunan, kelestarian lingkungan, serta prinsip pendidikan yang inklusif.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan dukungan pendanaan bagi pendidikan tinggi dan pengembangan riset nasional tetap berjalan optimal.
Tak hanya sektor pendidikan, RAPBN 2027 juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sektor industri, serta penciptaan lapangan kerja.
Melalui berbagai prioritas tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, dengan tetap menjaga stabilitas fiskal sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan nasional.
