Timika, Sidiknews.id – Rencana pemerintah pusat untuk mengakhiri peran tenaga honorer mulai tahun 2027 mulai menjadi perhatian di Kabupaten Mimika. Dinas Pendidikan Mimika menyebut kebijakan tersebut akan disikapi sesuai kemampuan keuangan daerah dan keputusan pimpinan daerah, mengingat ratusan guru honorer masih berkontribusi dalam pelayanan pendidikan di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, menegaskan bahwa tindak lanjut terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait tenaga honorer akan bergantung pada kondisi keuangan daerah serta keputusan pimpinan daerah.
Hal itu disampaikan Antonius kepada awak media usai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (15/06/2026), saat menanggapi pertanyaan mengenai rencana tidak difungsikannya lagi tenaga honorer pada tahun 2027.
Menurutnya, pemerintah daerah pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun implementasinya tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan.
“Kalau itu sudah menjadi ketetapan pusat, nanti tergantung kemampuan daerah dan keputusan pimpinan daerah. Kami pada dasarnya menjalankan kebijakan yang ditetapkan,” ujar Antonius.
Ia menjelaskan, setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam menerapkan kebijakan kepegawaian. Karena itu, keputusan terkait keberlanjutan tenaga honorer di Mimika akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Saat ditanya mengenai jumlah guru honorer yang saat ini masih bertugas di Kabupaten Mimika, Antonius mengaku belum dapat menyampaikan angka pasti karena data lengkap berada di kantor. Meski demikian, ia memperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 500 orang.
“Kurang lebih sekitar 500-an guru honorer, tetapi nanti semuanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa masa depan ratusan guru honorer di Mimika masih menunggu arah kebijakan pemerintah daerah. Di tengah kebutuhan tenaga pendidik yang masih cukup besar, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan menjaga kualitas layanan pendidikan sekaligus menyesuaikan kebijakan nasional terkait penataan tenaga non-ASN. Sejumlah laporan sebelumnya juga menunjukkan sektor pendidikan Mimika masih membutuhkan penataan dan distribusi tenaga guru secara merata hingga wilayah pesisir dan pegunungan.
Dengan demikian, nasib sekitar 500 guru honorer di Mimika menuju tahun 2027 akan sangat ditentukan oleh kemampuan fiskal daerah dan keputusan akhir pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan nasional tersebut.
