Timika, Sidiknews.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika menyiapkan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk pembangunan sanitasi layak berupa mandi, cuci, kakus (MCK) bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang berada di wilayah pinggiran kota.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Innosensius Yoga Pribadi, mengatakan program tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan diperuntukkan bagi warga OAP yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak.
Hal itu disampaikan Innosensius Yoga Pribadi saat ditemui awak media usai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (5/10/2026).
“Untuk masyarakat dalam hal ini MCK, bersumber dari Otsus. Kegiatan ini diperlukan kepada warga OAP yang di pinggiran kota untuk dibuatkan sanitasi yang layak, dalam hal ini MCK yang layak,” ujar Yoga.
Menurutnya, Dinas PUPR saat ini masih melakukan perencanaan bersama konsultan untuk menentukan jumlah MCK yang dapat dibangun dengan anggaran yang tersedia.
“Dana pekerjaan itu sekitar Rp6 miliar. Tetapi jumlahnya kami masih bekerja sama dengan konsultan untuk menghitung itu dulu,” jelasnya.
Yoga menjelaskan, pembangunan MCK tahun ini mengalami perubahan konsep. Jika sebelumnya pembangunan dilakukan secara komunal, kini pemerintah memilih pola satu rumah satu MCK.
Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap program sebelumnya serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan.
“Sekarang pembangunan MCK atau sanitasi layak itu harus by name, by address,” tegasnya.
Dengan pola tersebut, setiap kepala keluarga atau satu rumah penerima manfaat akan mendapatkan satu fasilitas MCK. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat digunakan dan dipelihara secara lebih maksimal oleh masyarakat penerima.
“By name, by address, berarti satu kepala keluarga atau satu rumah, satu MCK. Karena di situlah mereka akan menggunakan, mereka juga akan merawatnya,” katanya.
Ia menilai pola pembangunan secara individual lebih efektif dibandingkan MCK komunal. Sebab, fasilitas yang digunakan bersama sering kali menimbulkan persoalan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan.
“Kalau dalam bentuk komunal nanti agak susah, saling berharap. Tetapi karena ini dibuat satu rumah, satu MCK, kita harapkan ini bisa lebih maksimal dalam penggunaan dan juga pemeliharaan ke depan,” ujarnya.
Data Penerima Akan Diverifikasi
Terkait penerima manfaat, Yoga mengatakan data tidak hanya berasal dari satu sumber. Dinas PUPR akan menerima data dari distrik dan kampung, kemudian melakukan pencocokan dengan data yang dimiliki Dinas Kesehatan.
Menurutnya, Dinas Kesehatan melalui puskesmas memiliki informasi mengenai kondisi sanitasi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Data-data ini kami dapatkan dari distrik, kampung, terus kami cross-check dengan Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan lebih tahu kondisi-kondisi warga yang tidak memiliki sanitasi yang layak,” ungkapnya.
Ia menambahkan, data dari puskesmas nantinya akan dibandingkan dengan usulan dari distrik. Proses verifikasi tersebut dilakukan agar pembangunan MCK benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Dari Dinas Kesehatan kan lewat puskesmas. Dari puskesmas itu ada petugas yang memberikan data. Nanti kita cek juga yang diusulkan oleh distrik,” tutupnya.
