Timika, Sidiknews.id – Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menegaskan toleransi antarumat beragama menjadi fondasi penting pembangunan daerah inklusif, aman, dan harmonis. Ia memaparkan materi bertajuk “Banjarmasin: Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, HAM, dan Tantangan Toleransi dan Harmoni di Indonesia” dalam Konferensi Kota Toleran Nasional II di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (16/11/2026).
Yamin menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga tidak menjadi satu-satunya fokus. Pemerintah wajib memastikan masyarakat hidup dalam suasana aman, bebas dari diskriminasi, serta terhindar dari konflik akibat perbedaan agama, suku, dan keyakinan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk merasa aman dan menjalankan keyakinannya masing-masing.
Karena itu, toleransi harus terwujud melalui dua pendekatan sekaligus. Pendekatan tersebut meliputi kebijakan publik dan perilaku sosial di tengah masyarakat. Kota Banjarmasin memiliki wilayah relatif kecil sekitar 98,46 kilometer persegi. Wilayah tersebut terbagi dalam lima kecamatan dan 52 kelurahan dengan jumlah penduduk hampir 200 ribu jiwa. Kondisi wilayah padat dan masyarakat beragam menjadikan kebersamaan serta partisipasi seluruh elemen sebagai kebutuhan penting.
Perda Toleransi dan Penguatan Ruang Perjumpaan
“Pekerjaan besar tidak mungkin diselesaikan sendiri, tetapi membutuhkan kebersamaan dan partisipasi seluruh masyarakat,” ungkapnya. Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat. Perda tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah menjaga kerukunan dan memperkuat kehidupan masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Toleransi tidak cukup menjadi slogan. Toleransi harus memiliki landasan hukum kuat dan terwujud melalui program berkelanjutan.
Penyusunan regulasi tersebut melalui proses pembahasan sejak 2021. Pemerintah melibatkan berbagai elemen dalam pembahasan tersebut. Elemen tersebut meliputi tokoh lintas agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemerintah daerah, dan kalangan akademisi. Regulasi itu mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, FKUB, tokoh agama, dan berbagai kelompok masyarakat dalam menjaga kerukunan. Terdapat sejumlah upaya yang perlu terus diperkuat untuk membangun toleransi. Upaya tersebut mulai dari dialog lintas agama, pendidikan, perlakuan adil, hingga memperbanyak ruang perjumpaan antarmasyarakat.
Yamin menyoroti tantangan toleransi di era media sosial. Masyarakat perlu menjaga komunikasi dan tidak mudah terpengaruh informasi yang memicu perpecahan. Ia mendorong pengembangan kampung toleransi, pendidikan lintas agama, dan penguatan peran generasi muda. Rumah ibadah yang inklusif serta perayaan keagamaan yang menjunjung kesetaraan turut menjadi perhatian.
Yamin berharap Konferensi Kota Toleran Nasional II menghasilkan kerja sama konkret antardaerah. Kerja sama tersebut dapat berjalan melalui pertukaran pengalaman dan praktik baik dalam menjaga toleransi. “Toleransi bukan hanya tugas satu kota atau satu daerah. Toleransi merupakan agenda kebangsaan yang harus diperjuangkan bersama,” tegasnya. Indonesia dibangun bukan untuk menyeragamkan perbedaan, melainkan mempersatukan keberagaman. Setiap warga negara memiliki hak yang sama meskipun berbeda agama, keyakinan, suku, dan latar belakang. “Toleransi bukan berarti mengorbankan keyakinan masing-masing. Toleransi adalah memberikan hak yang sama kepada setiap orang untuk menjalankan keyakinannya,” pungkasnya.







