TIMIKA, Sidiknews.id – Aliansi Pemuda Mapurujaya Bersatu (APMB) mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bupati Mimika dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera mengambil langkah konkret terkait dugaan kekerasan terhadap istri Kepala Distrik Mimika Timur yang diduga dilakukan oleh Kepala Distrik Mimika Timur.
Desakan tersebut disampaikan Perwakilan APMB, Mikhael A. Warawarin, saat menanggapi informasi yang beredar terkait dugaan aksi penamparan atau pemukulan terhadap istri Kepala Distrik Mimika Timur, Senin (10/8/2026).
Mikhael menilai, tindakan kekerasan, apabila benar terjadi, tidak seharusnya dilakukan, terlebih jika melibatkan seorang pimpinan pemerintahan.
“Kami menilai bahwa hal ini sangatlah tidak boleh terjadi, apalagi dilakukan oleh seorang pimpinan. Perempuan, baik PNS maupun PPPK, harus dilindungi dari hal-hal atau kejadian seperti itu,” tegasnya.
Ia mengatakan, APMB meminta Pemerintah Kabupaten Mimika, dalam hal ini Bupati Mimika dan BKPSDM, segera melakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.
Menurutnya, kejadian serupa disebut bukan baru pertama kali terjadi. Ia mengklaim persoalan dengan oknum yang sama pernah terjadi pada Agustus 2025 dengan persoalan berbeda, dan kembali terjadi pada Agustus 2026.
“Ini bukan baru terjadi, tetapi sudah dua kali terjadi. Di bulan yang sama, tahun yang berbeda, yaitu Agustus. Tahun 2025 juga terjadi hal demikian dengan masalah yang berbeda, dan tahun 2026 ini juga terjadi dengan masalah yang berbeda dan oknum yang sama,” ujarnya.
Mikhael menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mencampuri persoalan pribadi maupun urusan internal pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, karena kejadian tersebut disebut terjadi di lingkungan Kantor Distrik Mimika Timur dan disaksikan staf maupun masyarakat, maka menurutnya persoalan tersebut telah menyentuh marwah institusi pemerintahan.
“Kalau memang itu masalah internal atau masalah pribadi, ada ruang-ruang yang bisa diselesaikan, bukan dengan hal seperti itu, apalagi ditonton oleh staf dan lainnya atau masyarakat yang sedang berada di situ,” katanya.
Ia menilai, jika benar terjadi kekerasan di lingkungan kantor pemerintahan, hal tersebut dapat memberikan citra buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat distrik.
“Ini kan sesuatu yang mencederai marwah pemerintah Distrik Mimika Timur. Kami sebagai mitra kerja dari pemerintah melihat ini sangat tidak baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, APMB meminta Bupati Mimika tidak hanya mengevaluasi oknum PPPK yang disebut terlibat, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap Kepala Distrik Mimika Timur.
“Saya meminta sekali lagi dengan tegas kepada Bupati Mimika, dalam hal ini BKPSDM, untuk segera mengambil langkah konkret. Segera mengevaluasi oknum PPPK tersebut dan Bupati dalam hal ini juga mengevaluasi Kepala Distrik Mimika Timur,” tegas Mikhael.
Ia berharap persoalan tersebut tidak mengganggu momentum penting yang akan dirayakan masyarakat Mapurujaya pada Agustus 2026, termasuk peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT Mapurujaya ke-50.
Menurutnya, kedua momentum tersebut merupakan momen sakral yang seharusnya dirayakan dengan penuh sukacita oleh masyarakat.
“Kami sangat antusias menantikan momen itu. Kami tidak mau dalam momen sakral nanti ada hal-hal yang tidak baik. Kami mau merayakan HUT ke-50 Mapurujaya dengan baik dan gembira. Kami tidak mau ada kisruh apapun,” pungkasnya.
