Jakarta, Sidiknews.id – Skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berujung pada pemecatan Irjen Ahrie Sonta. Ahrie menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengumumkan putusan tersebut di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Majelis sidang etik menilai Ahrie melakukan perbuatan tercela. “Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny. Majelis juga menjatuhkan sanksi etika kepada Ahrie Sonta. “Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah terungkap dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Keempatnya yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyadapan Tanpa Prosedur Verifikasi
Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob. Slamet Uliandi tidak ditahan karena mengalami sakit stroke. Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkap dugaan penyadapan berlangsung selama periode 2025-2026. Penyidik menemukan sejumlah nomor telepon masuk ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.
Dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah elite partai politik, aktivis, hingga media turut menjadi target. Penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan para tersangka. Kemungkinan adanya pihak lain dalam praktik penyadapan ilegal tersebut juga menjadi fokus penyelidikan.









