Kabar PolisiKriminalNasional

Geger! Bareskrim Usut Dugaan Makar di Balik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo!

36
×

Geger! Bareskrim Usut Dugaan Makar di Balik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo!

Sebarkan artikel ini
Bareskrim Polri mulai mendalami dugaan tindak pidana makar terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik memfokuskan pengumpulan barang bukti pada tiga aspek utama dan menggelar perkara internal bersama Kompolnas di Gedung Bareskrim Polri pada Kamis (19/11/2026).(Foto: Redaksi/Sidiknews.id)

JAKARTA, Sidiknews.id – Penyidik Bareskrim Polri mulai mengusut dugaan tindak pidana makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tim penyidik memfokuskan pengumpulan barang bukti pada tiga aspek utama guna membuktikan konstruksi perkara makar tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro merinci ketiga aspek tersebut kepada awak media. Penyidik menelusuri perbuatan persiapan, pemufakatan sejak tahap persiapan, hingga permulaan pelaksanaan perbuatan makar.

Iklan ini dibuat oleh admin sidiknews.id

“Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” tegas Brigjen Susatyo Purnomo Condro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Susatyo menilai dugaan makar merupakan kejahatan serius yang menuntut pembuktian super kuat. Oleh karena itu, penyidik mendasarkan seluruh proses penanganan perkara pada fakta hukum dan alat bukti yang sah.

Bareskrim Polri Gelar Perkara Dugaan Makar Penyadapan Presiden Secara Internal

Guna menguji temuan penyidikan, Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara secara internal pada Kamis hari ini. Forum tersebut turut mengundang unsur pengawas internal, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta para ahli hukum pidana.

“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural. Peserta gelar meliputi penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Div Propam, Itwasum, Kompolnas, bersama ahli terkait fakta dan bukti baru,” ujar Susatyo.

Kehadiran pengawas eksternal menjamin proses penyidikan berjalan objektif tanpa rekayasa. Terlebih, penyidik menerapkan aturan baru berdasarkan KUHP dan KUHAP yang berlaku saat ini.

Hasil gelar perkara tersebut menjadi bahan evaluasi mendalam bagi tim penyidik. Langkah ini menutup celah subjektivitas aparat dalam menangani skandal besar di tubuh kepolisian.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ilegal ini. Mereka meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menjerat keempat jenderal tersebut atas praktik penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Dalam ranah etik, Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026).

Sepekan berselang, sidang kode etik juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Sementara pada proses pidana, penyidik menahan Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta di Rutan Mako Brimob Polri.

Berbeda dengan ketiganya, Slamet Uliandi hanya menjalani tahanan rumah karena alasan kondisi kesehatan. Penyidik mengungkap praktik penyadapan ilegal ini berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

Jejak Penyadapan dan Jerat Pasal Berlapis

Para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi resmi. Target penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga pejabat negara, politisi, media massa, ormas, LSM, hingga pengusaha.

Penyidik menjerat para tersangka menggunakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Polisi juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara.

Para tersangka turut menghadapi jeratan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara. Kini, tim penyidik terus mendalami keterkaitan seluruh aksi ilegal tersebut dengan unsur pidana makar.

“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” pungkas Susatyo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *