Timika, Sidiknews.id – Kepala Bidang Bina Lembaga Kementerian Agama (Kemenag), Hery Santoso, menegaskan kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Negara wajib melindungi serta menjamin pelaksanaan hak tersebut. Hery memaparkan hal itu dalam materi bertajuk Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, HAM dan Tantangan Toleransi dan Harmoni di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung dalam Konferensi Kota Toleran Nasional II di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (16/11/2026).
Hery menjelaskan kebebasan beragama memiliki hubungan erat dengan hak asasi manusia (HAM). Kebebasan tersebut merupakan hak dasar setiap individu yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Berdasarkan data Setara Institute, sepanjang 2007 hingga 2025 tercatat 3.797 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Pada 2025, tercatat 221 peristiwa. Angka tersebut menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 240 peristiwa.
Menurut Hery, angka tersebut tetap menjadi perhatian bersama. Penurunan jumlah peristiwa menunjukkan pentingnya dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Kolaborasi ini mencegah pelanggaran kebebasan beragama. “Karena itu, perlu dukungan dan kebersamaan di antara pemerintah, NGO, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengedukasi masyarakat bahwa kebebasan beragama merupakan hal mendasar yang harus kita kawal,” ujarnya.
Landasan Konstitusional dan Tantangan Toleransi
Indonesia telah memiliki landasan konstitusional melalui UUD 1945. Pasal 28 dan Pasal 29 menjamin hak warga negara dalam menjalankan agama dan keyakinannya. Persoalan toleransi tidak hanya berkaitan dengan kebebasan individu dalam menjalankan ibadah. Toleransi juga menyangkut hubungan sosial ketika masyarakat membangun rumah ibadah di lingkungan tempat tinggal yang beragam. Komunikasi dan dialog dengan masyarakat sekitar menjadi bagian penting. Langkah ini mencegah kesalahpahaman maupun konflik.
Hery membedakan kebebasan beragama dalam aspek internal atau forum internum. Kebebasan mengekspresikan keyakinan masuk dalam forum externum. Pelaksanaan kebebasan dalam ruang sosial tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Hery menyebut Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 sebagai salah satu regulasi rujukan. Regulasi ini menjaga kerukunan umat beragama. Aturan tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah daerah, pembentukan dan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta pendirian rumah ibadah.
Hery menyoroti sejumlah tantangan toleransi di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keberagaman dan perlakuan diskriminatif. Hambatan dalam memperoleh akses pendidikan yang setara juga menjadi kendala. Penguatan kapasitas tokoh agama dan pengurus FKUB sangat diperlukan. Penguatan ini menghadapi persoalan di tengah masyarakat. Para tokoh agama tidak hanya dituntut memahami persoalan kerukunan. Mereka perlu memiliki kemampuan menjadi mediator, melakukan rekonsiliasi, dan membantu menyelesaikan konflik sosial.
“Teori itu mudah, tetapi praktiknya tidak selalu mudah. Tokoh-tokoh FKUB sering kali menjadi pihak yang paling depan ketika terjadi konflik atau persoalan di masyarakat. Karena itu, mereka harus memiliki kompetensi dalam mediasi dan penyelesaian konflik,” jelasnya.
Pentingnya Sosialisasi Hukum dan Indeks Kerukunan
Hery mengingatkan pentingnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan Pasal 300 hingga Pasal 305 berkaitan dengan tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama. Persoalan rumah ibadah yang belum memiliki izin tidak boleh menjadi alasan intimidasi, persekusi, maupun kekerasan. Pemahaman ketentuan hukum tersebut harus terus disampaikan hingga tingkat masyarakat paling bawah. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.
Hery menyinggung Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2025 yang mencapai 77,89. Angka ini meningkat 1,42 poin dibandingkan tahun 2024. Indeks tersebut diukur melalui tiga indikator, yakni toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan. Aspek kebersamaan masih menjadi perhatian. Aspek ini perlu diperkuat melalui ruang-ruang perjumpaan dan dialog lintas agama. Peningkatan kerukunan tidak cukup hanya melalui regulasi. Peningkatan ini membutuhkan penguatan kelembagaan, sistem pendataan, serta kolaborasi berkelanjutan. Pemerintah, tokoh agama, FKUB, dan masyarakat harus terlibat aktif.
Hery berharap seluruh pihak tidak menyerah dalam membangun ekosistem kerukunan yang positif dan berkeadilan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mencegah potensi konflik sebelum berkembang. “Ketika ekosistem kerukunan sudah berkualitas dan didukung berbagai kalangan serta pemangku kepentingan, berbagai potensi konflik bisa kita cegah sebelum meningkat menjadi krisis yang tidak kita harapkan,” pungkasnya.







