AdministrasiKepresidenanNasional

Yusril Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Tak Perlu Persetujuan MPR

150
×

Yusril Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Tak Perlu Persetujuan MPR

Sebarkan artikel ini
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres tidak memerlukan persetujuan MPR. MPR hanya perlu menyatakan kekosongan jabatan dan menindaklanjutinya sesuai konstitusi. ( Foto : Redaksi/Sidiknews.id).

Jakarta, Sidiknews.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan ini disampaikan Yusril di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Surat pengunduran diri Gibran secara tegas menyatakan kehendaknya berhenti dari jabatan tersebut.

Yusril menjelaskan pernyataan Gibran dalam surat pengunduran diri bersifat sepihak. Keputusan tersebut diambil atas permintaan sendiri. MPR tidak memiliki kewenangan menyetujui ataupun menolak keputusan itu. “Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR,” jelas Yusril.

Iklan ini dibuat oleh admin sidiknews.id

MPR Hanya Menindaklanjuti Kekosongan Jabatan

Yusril merujuk bunyi paragraf pertama surat yang ditandatangani Gibran. Gibran secara eksplisit menyatakan berhenti dari jabatan Wapres periode 2024-2029 atas permintaan sendiri. “Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian bunyi surat tersebut.

Gibran juga meminta MPR menindaklanjuti pernyataan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Yusril menegaskan permintaan itu bukan berarti Gibran meminta persetujuan MPR. MPR diminta memproses konsekuensi konstitusional setelah adanya pernyataan berhenti. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan Wapres apabila terjadi kekosongan.

Aturan tersebut menyebutkan apabila jabatan Wapres kosong, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres paling lambat 60 hari. Presiden nantinya mengusulkan dua calon untuk dipilih oleh MPR. “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” demikian bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Yusril menekankan proses pengisian jabatan Wapres harus berjalan sesuai mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hal itu penting untuk memastikan setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan kenegaraan tetap berada dalam koridor negara hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *