DaerahKesehatanKetenagakerjaan

Warga Wapu Bantah Isu Pustu Tutup Akibat Gangguan Warga Mabuk: “Itu Hoaks, Masyarakat Butuh Pelayanan Kesehatan”

262
×

Warga Wapu Bantah Isu Pustu Tutup Akibat Gangguan Warga Mabuk: “Itu Hoaks, Masyarakat Butuh Pelayanan Kesehatan”

Sebarkan artikel ini
Warga Kampung Wapu membantah isu bahwa Pustu Wapu tutup akibat gangguan warga mabuk. Masyarakat menegaskan informasi tersebut merupakan hoaks dan berharap pelayanan kesehatan di kampung dapat kembali berjalan optimal (Foto: Ani/ Sidiknews.id).

Timika, SidikNews.id – Sejumlah warga Kampung Wapu, Distrik Jita, Kabupaten Mimika, membantah informasi yang beredar di media sosial maupun sejumlah media online yang menyebut Pustu Wapu tidak beroperasi selama bertahun-tahun karena tenaga kesehatan sering diganggu warga mabuk. Mereka menegaskan informasi tersebut tidak benar dan meminta pemerintah segera menghadirkan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.

Kepala Suku Kampung Wapu, Daud Sapitae, dan anggota Bamuskam Kampung Wapu, Kosmas Raitu, saat dikonfirmasi Sidiknews.id melalui sambungan telepon WhatsApp, Senin (13/7/2026), menjelaskan bahwa Pustu Wapu dibangun pada 2016 dan hanya sempat beroperasi sekitar dua pekan sebelum akhirnya tidak lagi memberikan pelayanan hingga beberapa tahun berikutnya.

Iklan ini dibuat oleh admin sidiknews.id

Menurut mereka, penyebab tidak beroperasinya Pustu bukan karena masyarakat sering mengganggu tenaga kesehatan, melainkan karena tenaga medis yang bertugas saat itu tidak kembali menjalankan pelayanan setelah terjadi persoalan dengan pemilik pohon kelapa di sekitar lokasi Pustu.

Keterangan senada juga disampaikan seorang guru yang telah mengabdi di Kampung Wapu selama lebih dari lima tahun. Ia mengaku kecewa dengan pemberitaan yang menyebut warga sering mabuk dan mengganggu petugas kesehatan.

“Informasi itu tidak benar. Saya bertugas dan tinggal di Wapu selama bertahun-tahun. Yang terjadi waktu itu hanyalah persoalan ketika ada tenaga medis mengambil buah kelapa tanpa izin pemiliknya. Pemilik kebun menegur dengan nada marah, tetapi bukan berarti masyarakat mengancam atau sering mengganggu petugas,” ujarnya.

Ia mengatakan setelah kejadian tersebut, tenaga kesehatan hanya bertugas sekitar dua minggu, kemudian tidak lagi memberikan pelayanan di Kampung Wapu.

Akibat tidak berfungsinya Pustu, masyarakat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk memperoleh layanan kesehatan. Jika berjalan kaki menuju Distrik Jita, warga membutuhkan waktu sekitar 4–5 jam. Sementara menggunakan transportasi air dengan ketersediaan bahan bakar, perjalanan memakan waktu sekitar 2–3 jam.

Sejak Pos Kesehatan (Poskes) di Kampung Waituku mulai aktif pada 2021, akses pelayanan kesehatan bagi warga Wapu sedikit terbantu. Dari Wapu menuju Waituku membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit menggunakan perahu bermesin 15 PK.

Selain itu, tim dari Puskesmas Jita hanya datang ke Kampung Wapu sekitar dua hingga tiga kali dalam setahun untuk memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan tersebut bahkan lebih sering dilakukan di gedung SD karena Pustu tidak difungsikan.

“Pelayanannya paling lama sekitar satu jam, setelah itu petugas kembali lagi. Jadi masyarakat masih sangat kekurangan pelayanan kesehatan,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Kepala Puskesmas Jita, terdapat empat tenaga kesehatan PPPK yang telah ditempatkan di Kampung Wapu sesuai Surat Keputusan (SK). Namun hingga kini tidak satu pun yang menetap dan memberikan pelayanan di kampung tersebut.

“Alasannya karena faktor keamanan dan tempat tinggal. Padahal di SK jelas penempatannya di Kampung Wapu, tetapi mereka bertugas di Kampung Waituku,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan utama bukanlah saling menyalahkan, melainkan bagaimana pemerintah dapat memastikan pelayanan kesehatan benar-benar hadir bagi masyarakat.

Ia menambahkan, kondisi kesehatan masyarakat di Kampung Wapu masih memprihatinkan dengan tingginya kasus malaria, tuberkulosis (TBC), hingga angka kematian ibu dan anak yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Warga berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika segera menempatkan tenaga kesehatan sesuai penugasan dan mengaktifkan kembali Pustu Wapu agar masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh layanan kesehatan.

“Harapan kami, jangan hanya mengandalkan pelayanan dari pihak swasta atau kunjungan sesekali. Pemerintah harus benar-benar hadir memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Kampung Wapu,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *