TIMIKA, Sidiknews.id – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika menggelar pertemuan untuk menyikapi situasi keamanan yang terjadi di Kabupaten Mimika.
Dalam pertemuan tersebut, Forkopimda menyepakati sejumlah langkah bersama untuk mencegah persoalan keamanan meluas. Salah satunya dengan membentuk langkah terpadu serta memastikan penegakan hukum positif terhadap setiap tindakan yang melanggar hukum.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, mengatakan pertemuan tersebut dilakukan karena situasi keamanan di Mimika perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak.
“Kami mengundang Forkopimda untuk hadir di sini dan mencari solusi-solusi yang perlu kita ambil karena situasi Mimika hari ini seperti yang kita tahu,” kata Primus saat diwawancarai awak media di Kantor DPRK Mimika usai RDP bersama Bupati Mimika, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, salah satu kesepakatan penting dalam pertemuan tersebut adalah penegakan hukum positif. Hal ini dinilai penting agar persoalan yang terjadi tidak terus dibenarkan dengan alasan adat apabila tindakan tersebut sudah masuk dalam ranah pidana.
“Pertama, hukum positif harus diambil supaya hal ini ditegakkan. Sayang sekali kalau adat berjalan terus, tetapi sudah jauh menyimpang dari undang-undang,” tegasnya.
Primus menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa persoalan adat memiliki konteks dan batas tertentu. Karena itu, tindakan saling membunuh di luar konteks perang adat tidak boleh kemudian dibenarkan dengan alasan adat.
“Kalau orang saling membunuh di luar, nanti bilang ini adat, ini adat. Bahaya. Masyarakat kita akan semena-mena melakukan kejahatan di luar dan yang lain ikut ketakutan,” ujarnya.
Ia juga mengkhawatirkan agar konflik tidak meluas dan menyasar masyarakat dari suku-suku lainnya di Mimika.
Untuk memperkuat pengamanan, Primus menyebut aparat keamanan telah menyiapkan pos-pos darurat di lokasi yang dianggap membutuhkan pengamanan.
“Kami juga bicara dengan Bapak Bupati untuk membantu dengan anggaran. Luar biasa, Pak Kapolres dan Pak Dandim sudah menyiapkan pos untuk tanggap darurat di sana untuk keamanan,” katanya.
Selain itu, Forkopimda juga menyepakati adanya langkah untuk memulangkan warga yang berasal dari luar Kabupaten Mimika ke daerah asalnya.
“Sudah seharusnya seperti itu, harus diambil kembali. Kesepakatan kita salah satunya kita pulangkan, kembalikan ke daerahnya,” jelas Primus.
Primus menegaskan, kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi pernyataan, tetapi akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.
“Kita bikin kesepakatan bersama, bersama DPR dan pemerintah serta Forkopimda. Hari ini kesepakatannya langsung,” ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut menjadi langkah baru karena seluruh pihak menyatakan komitmen secara bersama melalui kesepakatan tertulis.
“Saya pikir hal ini hal baru karena kita tanda tangan bersama di sini kesepakatannya,” katanya.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan pemerintah daerah terus menyiapkan sejumlah langkah untuk mencari solusi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Ia menyebut pemerintah membutuhkan dukungan DPRK Mimika, termasuk dalam hal dukungan anggaran untuk penanganan keamanan.
“Ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan itu akan segera kita lakukan. Kita hanya minta dukungan kepada DPR supaya apa yang mau ditangani oleh pemerintah, keamanan, kita lakukan dan semua dukung, termasuk dukungan anggaran,” kata Rettob.
Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, pemerintah daerah, DPRK Mimika dan unsur Forkopimda diharapkan dapat bergerak secara terpadu untuk menjaga situasi keamanan serta mencegah terjadinya konflik yang lebih luas di Kabupaten Mimika.
