Kabar KPKTIPIKORTransportasi

KPK Geledah 6 Lokasi Terkait Korupsi Jalan Sumut, Sita Barang Bukti Elektronik

68
×

KPK Geledah 6 Lokasi Terkait Korupsi Jalan Sumut, Sita Barang Bukti Elektronik

Sebarkan artikel ini
KPK menggeledah enam lokasi terkait dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Penggeledahan maraton dua hari menyasar kantor BBPJN Sumut dan rumah mantan Kadis PU Sumut, dengan menyita sejumlah barang bukti elektronik. ( Foto: Redaksi / Sidiknews.id)

Jakarta, Sidiknews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyisir enam lokasi kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Penyidik menggerebek rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Sumut dan dua kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut. Tim melakukan penggeledahan maraton selama dua hari, Senin-Selasa (9-10/11/2026).

Penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen perkara. “Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10/11), Penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Iklan ini dibuat oleh admin sidiknews.id

Dua kantor tersebut adalah kantor Satker Wilayah I dan kantor Satker Wilayah II BBPJN Sumut. Empat lokasi rumah terdiri dari dua rumah pihak swasta selaku kontraktor pembangunan jalan. Satu rumah milik mantan Kadis PU Sumut dan satu rumah mantan Kasatker BBPJN Sumut masuk dalam daftar sasaran.

Delapan Tersangka dan Aliran Fee Proyek

Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen penyidikan. “Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” ujar Budi.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Tujuh orang di antaranya menjalani penahanan. “Kegiatan penggeledahan ini masih dalam satu rangkaian penyidikan, yang sebelumnya telah ditetapkan delapan orang sebagai tersangka, dimana tujuh orang diantaranya telah dilakukan penahanan,” tutur Budi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025. KPK menetapkan delapan tersangka baru pada 30 September 2026. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemberian dan penerimaan komitmen fee terkait proyek di lingkungan BBPJN Sumut periode 2023-2025.

Tujuh tersangka yang ditahan yakni Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Rahmad Parulian, Faisal, Heri Handoko, T. Rahmansyah Putra alias Dadam, Manaek Manalu, dan Munson Ponter Paulus. Satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, belum memenuhi panggilan penyidik.

Komitmen fee mengalir berdasarkan jenjang jabatan. Kepala BBPJN dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) diduga menerima 4 persen. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga memperoleh 1-1,5 persen. Bendahara dan kelompok kerja (pokja) masing-masing diduga mendapat jatah 0,5 persen.

Para pihak diduga menerima uang dengan nominal bervariasi. Nilainya mulai dari Rp270 juta hingga Rp3,49 miliar. T. Rahmansyah Putra alias Dadam disebut sebagai pihak yang menerima nominal terbesar. KPK juga telah memproses lima pihak dalam perkara awal, yakni Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, M. Akhirun Efendi Siregar, dan M. Rayhan Dulasmi Pilang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *