Timika, Sidiknews.id – Peneliti Setara Institute, Harkirtan Kaur, menilai upaya merawat toleransi dan harmoni sosial di Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada kerukunan warga di tingkat bawah. Negara dan pemerintah memegang peran krusial untuk menjamin perlindungan serta pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) tanpa diskriminasi. Harkirtan memaparkan hal tersebut dalam sesi materi bertajuk Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, HAM dan Tantangan Toleransi dan Harmoni di Indonesia di Hotel Horison Diana, Senin (16/11/2026).
Ia menyoroti keberagaman suku, agama, dan keyakinan sebagai realitas bangsa yang wajib dijaga bersama. Karena itu, toleransi harus diposisikan sebagai agenda kolektif yang melampaui kepentingan pribadi, golongan, maupun politik jangka pendek. Kerukunan yang tumbuh di tengah masyarakat memang menjadi modal berharga. Namun, realitas tersebut tidak otomatis menghapus berbagai tantangan di lapangan. Relasi mayoritas dan minoritas masih berpotensi memicu diskriminasi maupun pembatasan hak pada kelompok tertentu.
“Kerukunan atau toleransi ini tidak hanya bisa kita lihat dari aspek masyarakat di akar rumput saja. Di sinilah peran pemerintah dan negara sangat penting untuk melindungi serta memastikan pemenuhan hak-hak warga dalam menjalankan keyakinan dan mengekspresikan keberadaannya,” jelas Harkirtan.
Tiga Elemen Fondasi Harmoni Sosial
Harkirtan menjabarkan tiga elemen utama sebagai fondasi pembangunan harmoni sosial. Ketiga elemen tersebut meliputi kesetaraan (equality), kepercayaan (trust), dan keadilan sosial (fairness). Kesetaraan menuntut seluruh masyarakat dipandang sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang perbedaan. Kepercayaan publik akan tumbuh ketika pemerintah hadir secara adil dan tidak diskriminatif dalam menyelesaikan persoalan warga. Keadilan sosial harus terwujud melalui pelayanan publik yang merata sehingga seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
Tren Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Harkirtan juga membukukan data pemantauan Setara Institute terkait kondisi KBB di Indonesia. Pada 2024, tercatat sebanyak 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran. Angka tersebut menurun pada 2025 menjadi 221 peristiwa dengan 331 tindakan. Meski menunjukkan tren penurunan, ia mengingatkan agar data tersebut tidak langsung dimaknai bahwa kondisi toleransi di Indonesia telah membaik sepenuhnya. Pembacaan mendalam tetap diperlukan terhadap pola pelanggaran, aktor yang terlibat, hingga tingkat eskalasinya.
Pada 2025, Setara Institute masih menemukan tindakan intoleransi yang berkembang menjadi kekerasan serius dan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan pemetaan mereka, terdapat 197 tindakan pelanggaran oleh aktor non-negara dan 128 tindakan oleh aktor negara sepanjang 2025. Harkirtan menegaskan tingginya pelanggaran oleh aktor non-negara tidak boleh mengaburkan tanggung jawab pemerintah. Negara tetap wajib melindungi hak konstitusional setiap warga negara.
Tahapan Toleransi Menuju Inklusi Sosial
Dampak pelanggaran KBB tidak hanya dirasakan oleh kelompok agama tertentu, tetapi juga merembet ke berbagai sektor, termasuk pelaku usaha dan ekonomi. Harkirtan menekankan toleransi bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan awal untuk mencapai inklusi sosial melalui tiga tahapan. Tahapan tersebut meliputi penerimaan (acceptance), pengakuan (recognition), dan pelibatan (inclusion). Penerimaan merupakan sikap untuk menerima keberadaan individu maupun kelompok yang berbeda. Pengakuan berarti menghormati dan menjamin hak-hak sipil serta hak konstitusional kelompok tersebut. Pelibatan menjadi upaya sistematis untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau mengalami diskriminasi.
Tiga Pilar Kepemimpinan Penjaga Toleransi
Untuk menjaga ekosistem toleransi tetap kuat, Setara Institute mengidentifikasi tiga pilar kepemimpinan yang perlu diperkuat secara bersamaan. Pertama, kepemimpinan politik. Pilar ini berkaitan langsung dengan arah kebijakan, visi pembangunan, alokasi anggaran, serta komitmen politik pemerintah dalam melindungi hak warga. Kedua, kepemimpinan birokrasi. Pilar ini terwujud melalui pelayanan publik yang merata, reformasi standar operasional prosedur (SOP), serta netralitas aparatur pemerintah di lapangan. Ketiga, kepemimpinan masyarakat. Pilar ini melibatkan tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, warga, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam meredam konflik, menciptakan ruang perjumpaan, dan membangun dialog.
Harkirtan menekankan tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk perspektif masyarakat Indonesia yang religius. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil mutlak dibutuhkan untuk memperkuat toleransi dan harmoni sosial sekaligus menekan risiko konflik berbasis identitas.








