Kabar KPKPertambanganTIPIKOR

KPK Periksa Endri Erawan, Eks Manajer Timnas di Kasus TPPU Rita Widyasari

44
×

KPK Periksa Endri Erawan, Eks Manajer Timnas di Kasus TPPU Rita Widyasari

Sebarkan artikel ini
KPK menelusuri aset gratifikasi senilai Rp20,7 miliar milik mantan pejabat DJP Muhammad Haniv. Penyidik memeriksa penyanyi Ferzi Yatasha sebagai saksi untuk mengonfirmasi aset yang diduga diberikan tersangka kepada keluarganya. (Foto: Dok/Sidiknews.id)

Jakarta, Sidiknews.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Alamjaya Bara Pratama, Endri Erawan, pada Senin (16/11/2026). Endri Erawan merupakan Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI sekaligus mantan Manajer Timnas Indonesia. Pria yang saat ini menjabat CEO Klub Sepak Bola Mitra Kukar dan Komisaris PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) tersebut dipanggil sebagai saksi. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. “Hari ini Senin (16/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar),” kata Budi melalui pesan singkatnya, Senin (16/11/2026). Selain Endri Erawan, penyidik juga memanggil Staf Bagian Keuangan PT Alamjaya Bara Pratama, Yospita Feronika BR Ginting. Direktur PT Lembuswana Perkasa, Dwi Wachyu Noor Afiah, turut masuk dalam daftar pemeriksaan. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” jelas Budi.

Iklan ini dibuat oleh admin sidiknews.id

Pengembangan Kasus Suap dan Gratifikasi Rita Widyasari

Penyidikan TPPU Rita Widyasari merupakan pengembangan dari perkara suap dan gratifikasi. KPK pertama kali menetapkan Rita sebagai tersangka pada 28 September 2017. Penetapan tersebut terkait kasus dugaan suap pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima. Rita diduga menerima uang sebesar Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun. KPK juga menetapkan Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Keduanya diduga menerima uang sebesar 775 ribu dolar AS atau setara Rp6,975 miliar. Penerimaan tersebut terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.

Pengusutan perkara kemudian berkembang. Pada 16 Januari 2018, KPK menetapkan Rita dan Khairudin sebagai tersangka dugaan TPPU. Keduanya diduga menerima uang dari sejumlah pihak dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, serta fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD. Penerimaan tersebut berlangsung selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar. Saat itu, KPK menduga Rita dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai mencapai sekitar Rp436 miliar. Penyidik menduga hasil korupsi tersebut ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, hingga diubah bentuknya. Tindakan ini bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut turut disita. Aset tersebut meliputi kendaraan mewah, apartemen, tanah, serta berbagai barang berharga.

Vonis Hingga Penyitaan Aset Korporasi

Dalam perkara pokoknya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Rita 10 tahun penjara pada Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sekitar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar. KPK kembali mendalami dugaan penerimaan gratifikasi Rita yang bersumber dari sektor pertambangan batu bara di Kukar. Pada Februari 2025, KPK mengungkap dugaan Rita menerima jatah sekitar 5 dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara yang diproduksi perusahaan tambang di wilayah tersebut. Pengusutan aliran dana itu kemudian menyasar sejumlah perusahaan. Pada 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti. KPK menduga ketiga perusahaan itu menjadi sarana penerimaan gratifikasi oleh Rita.

Penyidik menelusuri dugaan aliran uang, aset, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi tersebut. Dalam proses pengusutan, KPK melakukan penyitaan terhadap berbagai aset. Aset yang disita meliputi 91 kendaraan dan lima bidang tanah dengan luas mencapai ribuan meter persegi. KPK juga menyita 30 jam tangan mewah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *