HukrimMiliterNasional

Bareskrim Geledah Rumah Eko Hadi di Cipete, Terkait Kasus Makar dan Sadap Presiden

47
×

Bareskrim Geledah Rumah Eko Hadi di Cipete, Terkait Kasus Makar dan Sadap Presiden

Sebarkan artikel ini
Bareskrim Polri menggeledah rumah mantan Irjen Eko Hadi Santoso di Cipete. Penggeledahan terkait kasus makar dan penyadapan Presiden Prabowo. (Foto: Dok./Sidiknews.id)

Jakarta, Sidiknews.id – Bareskrim Polri membongkar dugaan aktivitas di balik kasus makar yang menyeret sejumlah jenderal polisi terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Penyidik menyisir sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi posko mantan Irjen Eko Hadi Santoso. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri melancarkan penggeledahan pada Selasa (17/11/2026) malam. Penyidik juga menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan aksi penggeledahan tersebut. Ada dugaan bahwa Eko Hadi  memakai rumah itu sebagai posko. “Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai Posko oleh EH,” kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026). Susatyo belum membuka barang bukti maupun temuan penyidik dari penggeledahan tersebut. Ia menyatakan akan memaparkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh dalam konferensi pers. “Akan kita utarakan pada saat presscon lengkap,” ujarnya.

Iklan ini dibuat oleh admin sidiknews.id

Empat Jenderal Jadi Tersangka

Bareskrim sebelumnya menetapkan empat jenderal sebagai tersangka. Keempatnya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka terseret dalam perkara dugaan kasus makar penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, hingga akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan. Penindakan terhadap para jenderal tersebut berlanjut ke ranah etik. Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Eko Hadi Santoso juga menerima pemberhentian dari institusi Polri setelah menjalani sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Dugaan Penyadapan dan Makar

Kasus Makar dan Penyadapan Presiden ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal yang berlangsung sepanjang periode 2025-2026. Penyidik menduga sejumlah nomor telepon masuk ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang semestinya. Praktik tersebut sekiranya tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga terduga menjadi sasaran penyadapan.

Penyidik turut mendalami dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Perkara ini kemudian berkembang hingga memunculkan dugaan tindak pidana makar yang kini Bareskrim tangani. Dalam perkara tersebut, penyidik menjerat keempat tersangka dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Penyidik juga mengenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun penjara turut menjerat mereka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *