TIMIKA, Sidiknews.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika mulai mengarahkan pembangunan sarana sanitasi melalui program Mandi, Cuci, Kakus (MCK) individual bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Sementara itu, edukasi penggunaan fasilitas serta perubahan perilaku hidup bersih menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan bersama instansi terkait.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Innosensius Yoga Pribadi, menegaskan bahwa peran PUPR hanya sebatas penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih. Adapun sosialisasi penggunaan MCK, termasuk edukasi untuk menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan, merupakan kewenangan Dinas Kesehatan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
> “Tugas kami membangun infrastrukturnya. Sedangkan edukasi, advokasi, dan perubahan perilaku masyarakat menjadi tugas Dinas Kesehatan bersama pemerintah kampung,” ujar Yoga saat diwawancarai awak media di Hotel Grand Tembaga, Timika, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, program sanitasi tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga pembangunan fisik berjalan beriringan dengan pembinaan masyarakat agar fasilitas yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Yoga menjelaskan, jumlah MCK yang akan dibangun masih dalam tahap pendataan karena kebutuhan setiap kampung berbeda. Penentuan lokasi juga mempertimbangkan kondisi geografis serta data masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyiapkan anggaran sanitasi lebih dari Rp4 miliar. Besarnya anggaran tersebut dipengaruhi tingginya biaya mobilisasi material ke wilayah-wilayah terpencil yang memiliki akses transportasi terbatas.
> “Biaya pembangunan sangat bergantung pada lokasi. Kalau material harus dibawa ke daerah terpencil, tentu biaya mobilisasinya jauh lebih besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yoga mengatakan pembangunan sanitasi kini mengikuti petunjuk teknis Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang mengutamakan pembangunan MCK individual dibandingkan MCK komunal.
Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan MCK komunal kurang efektif karena minimnya rasa memiliki dari masyarakat, sehingga banyak fasilitas yang akhirnya tidak terawat.
> “Sekarang arahnya satu rumah satu MCK. Dengan begitu masyarakat merasa memiliki, merawat, dan menjaga fasilitas tersebut. Kalau komunal, biasanya setelah dibangun ditinggalkan begitu saja,” katanya.
Yoga berharap masyarakat penerima bantuan dapat memanfaatkan sekaligus merawat fasilitas sanitasi yang dibangun pemerintah. Ia juga meminta pemerintah kampung melakukan pendataan secara akurat agar bantuan tepat sasaran, dengan prioritas bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
“Pembangunan ini berkaitan langsung dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Karena itu kami berharap seluruh fasilitas yang dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
