NasionalPemerintahan PusatPolitik

Gibran Resmi Mundur dari Wapres, Surat Diserahkan ke Prabowo di Lanud Halim

59
×

Gibran Resmi Mundur dari Wapres, Surat Diserahkan ke Prabowo di Lanud Halim

Sebarkan artikel ini
Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma. Keputusan ini terjadi di tengah tekanan politik 120 anggota DPR ( Foto: Red./Sidiknews.id)

Jakarta, Sidiknews.id – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi keputusan tersebut pada Rabu (11/11/2026). “Betul,” kata Budi Arie saat wartawan mengonfirmasinya di lokasi. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu sore. “Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” ujar sumber dekat Gibran.

Gibran mengajukan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026) pukul 10.00 WIB. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua hingga 2,5 jam. Agenda itu berbarengan dengan bergulirnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran meminta waktu membuktikan keabsahan syarat pendidikan melalui proses hukum di PTUN. Gibran juga menyampaikan Prabowo menyarankan agar ia tetap berjuang melalui jalur hukum.

Iklan ini dibuat oleh admin sidiknews.id

“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ucap Gibran di Istana Wapres, Jakarta.

Tekanan Politik 120 Anggota DPR

Keputusan Gibran mundur terjadi di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat. Usulan ini mendorong DPR memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan usulan tersebut dalam rapat terbatas. Dua pimpinan DPR dari NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal, turut menghadiri rapat. Rincian pengusul meliputi PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, dan NasDem 19 orang. PKS menyumbang 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 18 orang.

Akar Persoalan Ijazah dan Putusan Mahkamah

Masing-masing fraksi menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Penilaian ini muncul usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran. Dokumen tersebut seharusnya menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA di Indonesia. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Subhan Palal. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah. MA juga memerintahkan penarikan surat tersebut untuk dimusnahkan. Putusan MA ini menegaskan putusan MK sebelumnya.

Proses konstitusional pasca-pengunduran diri Gibran masih menunggu keterangan resmi dari Istana Kepresidenan dan DPR RI. Sejumlah pihak memperkirakan DPR segera memproses mekanisme pergantian wakil presiden sesuai ketentuan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *