Timika, SidikNews.id – Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menyoroti tidak beroperasinya Puskesmas Pembantu (Pustu) Wapu di Distrik Jita selama kurang lebih enam tahun. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan koordinasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, khususnya yang membidangi pelayanan kesehatan.
Hal itu disampaikan Herman Gafur saat diwawancarai awak media di sela Rapat Koordinasi Panitia Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-I Tingkat Provinsi Papua Tengah di Hotel Grand Tembaga, Sabtu (11/7/2026).
Herman mengatakan DPRK sengaja menyoroti persoalan tersebut agar menjadi bahan evaluasi bagi OPD teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Kenapa kita soroti OPD-OPD teknis? Karena mereka yang paling memahami tugas pokok dan fungsinya, termasuk bagaimana menyusun perencanaan yang benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai sangat disayangkan apabila pimpinan OPD tidak mengetahui persoalan yang terjadi di wilayah kerjanya.
“Kalau seorang pimpinan OPD sampai tidak mengetahui ada fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bertahun-tahun tidak berfungsi, tentu ini menjadi persoalan. Bagaimana mungkin seorang pimpinan tidak mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
Menurut Herman, pemerintah harus membangun sistem koordinasi yang lebih baik agar setiap persoalan di masyarakat dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti.
Ia berharap di bawah kepemimpinan Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong, sinergi antarlembaga dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat semakin diperkuat.
“Kami berharap pemerintahan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong benar-benar membangun sinergi yang baik. Komunikasi jangan hanya berlangsung di atas meja, tetapi harus lebih banyak turun ke lapangan untuk mendengar langsung aspirasi dan melihat kondisi masyarakat di setiap distrik,” pungkasnya.
