TIMIKA, SidikNews.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika menyiapkan program peningkatan sanitasi bagi Orang Asli Papua (OAP) melalui pembangunan mandi, cuci, kakus (MCK) individual yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Innosensius Yoga Pribadi, mengatakan program tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan di Jayapura.
“Program ini khusus untuk penanganan sanitasi bagi Orang Asli Papua. Bentuknya bukan MCK komunal, tetapi MCK yang dibangun untuk setiap rumah agar lebih layak dan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Yoga usai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan, alokasi anggaran untuk program sanitasi tersebut mencapai sekitar Rp4 miliar. Namun, dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan fisik karena masih mencakup biaya perencanaan dan pengawasan.
“Anggaran sekitar Rp4 miliar itu sudah termasuk perencanaan dan pengawasan. Jadi belum semuanya untuk pekerjaan fisik,” ujarnya.
Menurut Yoga, lokasi pembangunan akan ditentukan berdasarkan data by name by address yang diajukan masing-masing distrik. Sejumlah wilayah pinggiran, seperti Distrik Iwaka dan distrik lainnya, masuk dalam usulan penerima program.
“Lokasinya berdasarkan usulan distrik. Tidak bisa dipindah-pindahkan karena menggunakan data by name by address,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga kini jumlah unit yang akan dibangun masih belum ditetapkan karena proses perencanaan teknis belum selesai.
“Perencanaannya masih disusun, sehingga jumlah unit belum bisa dipastikan. Informasi program ini juga baru kami terima pekan lalu dan saat ini masih dibahas bersama,” katanya.
Selain program sanitasi, Yoga menyebut terdapat alokasi dana Otsus lainnya melalui skema DTI yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur. Menurutnya, jenis kegiatan DTI telah ditentukan oleh pemerintah provinsi, sementara pelaksanaannya tetap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Kalau DTI itu berbeda. Khusus untuk infrastruktur dan alokasinya sudah ditentukan dari provinsi. Kami hanya melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Meski saat ini telah memasuki semester kedua tahun anggaran, Yoga optimistis program dapat direalisasikan sesuai jadwal setelah seluruh proses perencanaan dan pembahasan selesai. Ia menegaskan pembangunan MCK individual dinilai lebih tepat dibandingkan model komunal karena setiap rumah akan memiliki fasilitas sanitasi sendiri.
