Timika, Sidiknews.id – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Mimika memfasilitasi bantuan bedah rumah bagi 589 unit rumah. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 ini menyasar rumah tidak layak huni. Pemerintah menegaskan program ini bukan pembangunan rumah baru.
Kepala DPKPP Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, menjelaskan pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator. Proses verifikasi calon penerima hingga pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab Balai Perumahan. Abriyanti menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (9/11/2026).
Pelaksanaan program BSPS berjalan secara bertahap. Rumah yang telah selesai diverifikasi dapat langsung masuk tahap pengerjaan. Penerima manfaat tidak perlu menunggu seluruh calon penerima selesai diverifikasi. “Ini bukan pekerjaan yang harus selesai seluruhnya di tahun ini. Jadi, ketika sudah ada yang diverifikasi, walaupun baru satu rumah, langsung dikerjakan,” jelasnya.
Mekanisme Bantuan dan Kendala Tenaga Tukang
Setiap unit rumah menerima bantuan sebesar Rp40 juta. Dana tersebut terbagi menjadi Rp5 juta untuk upah tenaga tukang dan Rp35 juta untuk pembelian material bangunan. Mekanisme ini berbeda dengan pembangunan rumah melalui sistem kontrak pihak ketiga. Program BSPS menyalurkan bantuan langsung ke rekening penerima manfaat.
Calon penerima mendampingi fasilitator untuk membuka rekening perbankan. Fasilitator membantu mencari tenaga tukang dan menentukan toko bangunan. Mereka juga menghitung kebutuhan material berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Pembayaran material berjalan melalui mekanisme perbankan langsung ke toko bangunan.
Abriyanti mengaku belum menerima laporan resmi terkait jumlah rumah yang telah diverifikasi. Balai Perumahan menangani langsung proses verifikasi tersebut. “Kalau itu saya belum mendapat laporannya, karena dari Balai Perumahan yang langsung turun tangan,” ungkapnya.
Salah satu kendala pelaksanaan program BSPS adalah keterbatasan tenaga tukang. Pekerjaan rehabilitasi memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan membangun rumah baru. Tukang harus membongkar bagian bangunan yang rusak sebelum memperbaiki dan memasangnya kembali. “Kalau rehabilitasi ini pekerjaannya lebih rumit. Tukang terkadang lebih tertarik kalau mengerjakan bangunan baru. Itu yang menjadi kesulitan teman-teman fasilitator dalam mendapatkan tenaga tukang,” jelasnya.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam koordinasi daring bersama Menteri Perumahan pada 23 Oktober 2026. Balai Perumahan mulai melibatkan DPKPP Mimika untuk mengatasi kendala tenaga kerja. DPKPP membantu mencari kontraktor atau tenaga tukang yang dapat mendukung penyelesaian rehabilitasi rumah.
Terkait lokasi persebaran 589 penerima bantuan, Abriyanti belum memperoleh data lengkap. Proses verifikasi lapangan dilakukan langsung oleh Balai Perumahan. Meski demikian, DPKPP siap mendukung koordinasi agar pelaksanaan program bantuan bedah rumah tersebut berjalan lancar. Masyarakat penerima diharapkan memperoleh manfaat sesuai ketentuan.
