Timika, Sidiknews.id – Kritik terhadap kinerja organisasi publik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik tanpa data dan fakta justru berpotensi menjadi opini yang menyesatkan serta merugikan mereka yang selama ini bekerja di lapangan.
Sorotan terhadap pelayanan TP-PKK dan Dekranasda Kabupaten Mimika yang belakangan beredar di media massa mendapat tanggapan tegas dari Sekretaris III TP-PKK Mimika, Bertha Beanal kepada Media senin (14/9/2026).
Bertha meminta setiap pihak yang menyampaikan tudingan, khususnya terkait penggunaan anggaran maupun kinerja TP-PKK dan Dekranasda, agar tidak sekadar berbicara melalui pemberitaan media massa.
“Kalau bicara, jelaskan dengan data dan fakta. Jangan asal bicara. Kami dalam kepengurusan saat ini bekerja tulus untuk masyarakat sesuai tugas dan tupoksi serta kemampuan yang kami miliki,” tegas Bertha.
Menurutnya, kerja pelayanan masyarakat tidak bisa diukur hanya dari seberapa sering seseorang berbicara atau memberikan komentar di media. Ada proses panjang yang harus dijalankan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi.
Ia juga menegaskan, selama kepemimpinan Ketua TP-PKK Mimika, Ny. Suzy Herawati Rettob, jajaran pengurus terus didorong untuk bekerja secara tertib dan profesional.
Turun dari Kampung ke Kampung
Bertha menilai, perjalanan sekitar dua tahun kepemimpinan Suzy Herawati Rettob tidak seharusnya dinilai hanya dari narasi yang dibangun di media.
Sejak awal dilantik, menurutnya, Ketua TP-PKK Mimika bersama jajaran telah berupaya menjalankan misi pelayanan dan pengabdian dengan turun langsung dari kampung ke kampung, termasuk menyentuh masyarakat di wilayah pesisir.
“Ko kira gampang melayani masyarakat? Melayani itu bukan hanya bicara. Harus ada aksi nyata. Saya juga masyarakat asli Mimika. Kalau TP-PKK tidak melayani masyarakat dengan baik, saya orang pertama yang akan protes,” katanya.
Bertha menilai, membina masyarakat bukan pekerjaan instan. Program pemberdayaan membutuhkan tahapan, pemetaan kebutuhan, pelaksanaan serta evaluasi agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Jangan Bawa Dendam Masa Lalu ke Kepengurusan Sekarang
Ia juga menyentil pihak-pihak yang dinilai masih membawa narasi atau persoalan masa lalu untuk menghakimi kepengurusan TP-PKK dan Dekranasda periode 2025–2030.
Menurut Bertha, setiap kepengurusan memiliki mekanisme, program, kondisi dan tantangan yang berbeda.
“Jangan karena ada persoalan atau kekecewaan masa lalu, kemudian semua yang dilakukan kepengurusan sekarang dianggap salah. Kalau ada yang salah, tunjukkan di mana salahnya. Kalau ada dugaan penyimpangan, sampaikan datanya. Jangan membangun opini seolah-olah semuanya buruk,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum teruji kebenarannya.
“Stop sebar hoaks. Jangan membunuh karakter orang hanya karena kepentingan atau dendam masa lalu. Kritik boleh, tetapi jangan kehilangan objektivitas,” tegasnya.
TP-PKK Bukan Organisasi yang Bisa Bergerak Sembarangan
Bertha menjelaskan, sebagai organisasi formal yang memiliki struktur hingga tingkat daerah dan menjadi mitra pemerintah, TP-PKK memiliki mekanisme kerja yang harus dipatuhi.
Setiap program, kata dia, tidak bisa dijalankan secara sembarangan. Ada proses perencanaan, pendataan kebutuhan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan hingga evaluasi.
Termasuk ketika berkaitan dengan dukungan anggaran pemerintah, menurutnya, terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.
Karena itu, apabila ada pihak yang mempertanyakan penggunaan anggaran TP-PKK maupun Dekranasda, Bertha mempersilakan hal tersebut dilakukan melalui mekanisme yang benar dan berdasarkan dokumen maupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Silakan kritik dan silakan periksa kalau memang ada dugaan. Tetapi jangan mendahului proses dengan tudingan-tudingan tanpa data. Kita ini negara hukum,” katanya.
Pakai Seragam PKK, Semua Adalah Pelayan Masyarakat
Bertha juga mengungkapkan bahwa Ketua TP-PKK Mimika tidak memberikan ruang bagi pengurus untuk bekerja sekadarnya.
Menurut dia, seluruh pengurus dituntut profesional dan siap turun ke lapangan tanpa melihat latar belakang masing-masing.
Bahkan dirinya sendiri, meskipun memiliki pekerjaan dan tanggung jawab lain, tetap harus menjalankan tugas ketika sudah mengenakan atribut TP-PKK.
“Ketika kita sudah memakai pakaian PKK, kita adalah pelayan masyarakat. Tidak ada istilah pejabat, pegawai, atau siapa. Semua harus turun dan melayani masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai semangat itulah yang selama ini dibangun dalam kepengurusan TP-PKK Mimika di bawah kepemimpinan Suzy Herawati Rettob.
“Jadi sebelum menilai, lihat dulu apa yang sudah dikerjakan. Jangan hanya melihat dari jauh, apalagi hanya berdasarkan cerita orang. Turun ke lapangan, lihat sendiri bagaimana pengurus bekerja dan bagaimana masyarakat dilayani,” pungkas Bertha.
Pesannya jelas: kritik silakan, pengawasan wajib, tetapi tudingan harus dibuktikan. Jangan menjadikan media sebagai ruang untuk melampiaskan kebencian, apalagi membawa dendam masa lalu untuk menghakimi kerja kepengurusan yang sedang berjalan.
