HukumKabar KPKTIPIKOR

KPK Telaah Temuan ICW Soal Pengadaan Influencer Rp14,7 Miliar Terkait Raffi Ahmad

60
×

KPK Telaah Temuan ICW Soal Pengadaan Influencer Rp14,7 Miliar Terkait Raffi Ahmad

Sebarkan artikel ini
KPK membuka peluang mendalami temuan ICW terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar oleh dua kementerian. Pengadaan tersebut melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad. KPK akan menelaah unsur korupsi dan benturan kepentingan ( Foto: Redaksi/Sidiknews.id).

Jakarta, Sidiknews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Temuan tersebut menyoroti pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar oleh dua kementerian. Perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad menjadi sorotan utama. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal ini kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

KPK akan menelaah ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan tersebut. Penyidik juga memeriksa potensi benturan kepentingan di dalamnya. Penelaahan tersebut menentukan apakah persoalan masuk ranah kewenangan lembaga antirasuah. “Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan,” kata Budi.

Iklan ini dibuat oleh admin sidiknews.id

Sorotan Terhadap Perusahaan Raffi Ahmad

ICW menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian. Perusahaan penerima proyek terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Sorotan ini muncul karena Raffi saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Budi menegaskan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah harus dilihat secara menyeluruh. Peninjauan mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Setiap institusi wajib memastikan pengadaan berjalan sesuai mekanisme dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” ujarnya.

Budi mengingatkan sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi korupsi cukup tinggi. Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK turut mencerminkan kondisi tersebut. “Sehingga memang KPK terus mendorong instansi-instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam proses pengadaan barang dan jasa ini harus betul-betul hati-hati. Sejak perencanaan, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya, sampai dengan evaluasinya,” tutur Budi.

Telaah Unsur Pasal 12i UU Tipikor

ICW menyoroti dugaan pelanggaran Pasal 12 huruf i UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Budi menegaskan unsur-unsur pasal tersebut harus ditelaah terlebih dahulu. KPK meminta kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan perusahaan Raffi Ahmad.

“Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja. Untuk itu, langkah pertama yang penting dilakukan agar institusi terkait kemudian melakukan evaluasi atas proses PBJ yang dilakukan tersebut,” jelasnya.

Budi belum memastikan apakah KPK akan langsung mendatangi kementerian terkait atau memanggil Raffi Ahmad. “Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut,” katanya.

ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian. Pengadaan tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Total nilai pengadaan mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar sepanjang 2024 hingga 2026. Temuan ini berasal dari penelusuran data realisasi pengadaan melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dua kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kemendikbudristek mencatat lima paket pengadaan pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. KKP mengadakan tiga paket pada 2025-2026 dengan total nilai sekitar Rp10,8 miliar. Pengadaan tersebut meliputi penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Publikasi melalui kanal YouTube RANS Entertainment serta jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara kementerian turut masuk dalam paket.

ICW menyoroti spesifikasi pengadaan yang berpotensi mengarah kepada penyedia tertentu. Kondisi ini dapat membatasi persaingan usaha. Status Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden memunculkan persoalan potensi benturan kepentingan. ICW menyoroti urgensi penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer, transparansi proses pengadaan, serta kewajaran nilai kontrak. Pihak RANS sebelumnya menyatakan kerja sama dengan instansi pemerintah berjalan profesional melalui platform pengadaan pemerintah, seperti Inaproc dan katalog elektronik. Manajemen juga memastikan seluruh persyaratan administrasi, teknis, dan komersial telah terpenuhi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *