Timika, Sidiknews.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Matius Uwe Yanengga, merespons aksi demonstrasi mama-mama Papua. Aksi tersebut menuntut pemerintah membuka ruang usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. Matius menyampaikan keterangan ini di Kantor DPRK Mimika, Selasa (10/11/2026).
Matius menegaskan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua wajib mengacu pada amanat undang-undang. Kebijakan tersebut harus berpihak penuh kepada masyarakat asli Papua. Otsus bukan sekadar kebijakan biasa. Regulasi ini merupakan amanat undang-undang yang mengikat seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah.
Ia menilai implementasi Otsus selama ini belum berjalan maksimal. Berbagai kebijakan dan anggaran Otsus seharusnya memberikan manfaat nyata. Masyarakat Papua berhak merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi dari program tersebut.
Pemerintah Harus Hadir Beri Modal Usaha
“Kalau undang-undang saja tidak kita hargai, lalu apa lagi yang akan kita akui? Ini undang-undang, bukan sekadar peraturan bupati atau peraturan menteri. Karena itu, kita harus menghormati dan menjalankannya,” tegas Matius.
Matius menyoroti minimnya pemberdayaan potensi ekonomi lokal di Kabupaten Mimika. Pemerintah tidak boleh langsung menilai masyarakat tidak mampu. Penilaian itu tidak boleh didasari kegagalan satu atau dua kelompok usaha. Pemerintah justru memikul tanggung jawab membina dan mendampingi warga.
Penguatan kapasitas masyarakat menjadi kunci utama. Warga harus memiliki kemampuan agar mampu mandiri secara ekonomi. Dana Otsus tidak boleh hanya berfokus pada pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah harus mengarahkan anggaran tersebut untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua sesuai ketentuan perundang-undangan.
Salah satu bentuk dukungan konkret yakni bantuan modal usaha. Mama-mama Papua dan pelaku usaha lokal sangat membutuhkan suntikan dana tersebut. Bantuan ini memungkinkan mereka mengembangkan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
Matius mencontohkan sejumlah usaha yang menjadi denyut nadi ekonomi masyarakat Papua. Usaha tersebut meliputi penjualan pinang, keripik lokal, daun gatal, umbi-umbian, hingga buah-buahan. “Kalau mama-mama Papua mau berusaha, misalnya jualan pinang, keripik lokal, daun gatal, umbi-umbian dan buah-buahan, pemerintah harus hadir memberikan dukungan, termasuk bantuan modal dan pemberdayaan,” ujarnya.
Pemerintah harus sungguh-sungguh menjalankan amanat Otsus. Dengan begitu, potensi ekonomi masyarakat lokal di Mimika dapat berkembang maksimal. Matius berharap pemerintah daerah dan DPRK Mimika menaruh perhatian serius pada tuntutan mama-mama Papua. Keberpihakan terhadap masyarakat asli Papua tidak boleh berhenti sebagai wacana. Kebijakan dan program nyata harus segera terwujud.
“Kalau pemerintah benar-benar menjalankan amanat Otonomi Khusus, saya yakin masyarakat, terutama orang asli Papua, bisa berdaya dan mandiri. Jangan sampai potensi yang ada tidak diperhatikan,” pungkasnya.
