JAKARTA, Sidiknews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak (PKR), pada Selasa (10/11/2026). Penyidik memanggil Petronela sebagai saksi kasus dugaan pemerasan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang tahun 2025-2026. Jadwal ini menandakan penjadwalan ulang setelah ia mangkir dari panggilan sebelumnya.
Belum ada kepastian apakah Petronela akan memenuhi panggilan penyidik KPK. Ia memiliki jadwal pemeriksaan bersama sejumlah saksi lain di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. “Hari ini Selasa (10/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang Tahun 2025-2026,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resminya, Selasa (10/11/2026).
KPK memanggil Nurkholes selaku Pj Bupati Pemalang dan Suranto selaku Sekda Kabupaten Purworejo. Penyidik juga memanggil Dias Pamungkas dan Dias Adi Dharma dari pihak swasta. Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan melengkapi daftar saksi tersebut. Budi menegaskan pemeriksaan terhadap Petronela Krenak sebagai penjadwalan ulang. “PKR – Bupati Sorong Selatan (Penjadwalan Ulang),” ujar Budi.
Aliran Dana Pemerasan ke Staf KPK
Petronela Krenak tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK pada Selasa (27/10/2026). Penyidik memanggilnya sebagai saksi kasus dugaan pemerasan di Pemkab Pemalang, Jawa Tengah, periode 2025-2026. KPK memanggil Petronela untuk meminta keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan pemerasan. Hingga kini, KPK belum membuka materi pemeriksaan yang akan digali dari Bupati Sorong Selatan tersebut.
KPK telah menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (AWI) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan. Penyidik juga menetapkan tiga tersangka lainnya. Ketiga tersangka itu yakni Mohamad Haris alias Gus Haris, Lilik Budi Suprianto, dan Setya Budi Dias yang bertugas sebagai staf administrasi di KPK.
Anom memakai orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA), untuk meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan. Permintaan uang itu bertujuan memenuhi kepentingan pribadi Anom. Dari kegiatan tersebut, Gus Haris berhasil mengumpulkan uang dengan total nilai mencapai Rp1,98 miliar. KPK mengungkap sebagian uang hasil dugaan pemerasan itu mengalir untuk mengurus perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang di KPK.
Gus Haris atas arahan Anom kemudian berkenalan dengan Lilik Budi Suprianto (LBS) melalui Harun (HAH), yang merupakan adik ipar Lilik. Lilik diketahui merupakan ayah dari Setya Budi Dias (DIS), seorang staf administrasi di KPK. Anom, Gus Haris, dan Lilik melakukan tiga kali pertemuan di wilayah Magelang dan Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Lilik meminta uang sebesar Rp2 miliar untuk mengurus perkara.
Pada pertemuan kedua, keduanya menyepakati penyiapan uang tersebut agar perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang dapat selesai. Dari uang yang berhasil dikumpulkan, Gus Haris kemudian menyerahkan Rp1,2 miliar kepada Lilik Budi. Penyidik masih mendalami sisa dana tersebut.
