TIMIKA, Sidiknews.id – Ketua Koperasi Komunitas Peternak Babi Kabupaten Mimika, Calvin Arrung, mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika mengevaluasi kebijakan pengiriman ternak babi dan daging beku dari Mimika, sekaligus menghentikan pasokan daging babi dari luar daerah.
Desakan tersebut disampaikan Calvin saat ditemui wartawan di Gedung DPRK Mimika, Kamis (13/8/2026), di tengah aksi para peternak yang meminta DPRK Mimika memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah.
Calvin menilai kebijakan pembatasan pengiriman babi hidup dan daging dari Mimika telah menyulitkan peternak dalam memasarkan ternaknya. Kondisi tersebut semakin berat karena stok babi di tingkat peternak terus bertambah.
“Babi terus bertumbuh. Kalau tidak dipotong, akan menjadi afkir. Kebijakan ini merugikan kami karena pemerintah membuka pasokan daging babi dari luar, sementara peternak di Mimika hanya gigit jari,” ujar Calvin.
Menurutnya, Koperasi Komunitas Peternak Babi Mimika saat ini menaungi sekitar 400 peternak. Mereka berharap pemerintah memberikan ruang bagi peternak lokal untuk mengembangkan usaha sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat di Mimika.
Calvin juga menyoroti masuknya daging babi beku dari luar daerah, termasuk Surabaya dan Bali. Ia mengaku menerima informasi mengenai pasokan daging beku dalam jumlah besar yang masuk ke Mimika.
“Kemarin saya ditelepon teman, katanya ada daging beku dari Surabaya sekitar 25 ton. Ini membuat saya kaget. Di Timika stok daging melimpah dari peternak lokal, kenapa masih harus memasukkan dari luar?” katanya.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak terhadap peternak, tetapi juga berpotensi menghambat perputaran uang di daerah. Menurutnya, uang masyarakat justru mengalir keluar daerah ketika peternak lokal masih kesulitan memasarkan hasil ternaknya.
Selain itu, Calvin mempersoalkan kewajiban rekomendasi bagi masyarakat yang hendak mengirim babi hidup maupun daging beku keluar Mimika. Ia menilai mekanisme tersebut menyulitkan peternak dan meminta agar prosesnya dilakukan secara transparan.
“Kami minta rekomendasi itu dihapus atau dibatalkan. Jangan sampai hanya orang-orang tertentu yang bisa mengirim, sementara peternak lain kesulitan,” tegasnya.
Calvin juga meminta pemerintah tidak melarang peternak menjual daging secara langsung melalui gerai atau tempat usaha milik sendiri di lingkungan tempat tinggal.
Menurutnya, peternak terpaksa memotong ternak dan menjualnya secara langsung karena akses pasar yang terbatas. Larangan berjualan di sekitar tempat tinggal dinilai semakin mempersempit pilihan peternak.
“Kalau kami tidak boleh menjual, kami mau jual ke mana? Di kandang babi terus makan dan kami harus membeli pakan. Kalau ternak tidak dijual, bagaimana peternak bisa bertahan?” ujarnya.
Ia meminta pemerintah menghentikan sementara atau mengevaluasi pasokan daging beku dari luar Mimika selama stok lokal masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Calvin menilai Mimika memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan babi dan industri turunannya. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk membuka peluang investasi, termasuk pembangunan industri pakan ternak dengan dukungan pemerintah.
“Bahan bakunya ada di sini. Potensi peternakan masyarakat juga besar. Pemerintah seharusnya mendukung agar sektor ini berkembang dan menghidupkan ekonomi keluarga,” katanya.
Calvin berharap DPRK Mimika segera memfasilitasi RDP antara peternak dan pemerintah daerah untuk membahas seluruh persoalan tersebut.
Ia menegaskan, tuntutan para peternak bukan semata-mata terkait penjualan ternak, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha masyarakat dan perputaran ekonomi lokal.
“Kebijakan ini sudah berjalan sekitar dua tahun sejak virus babi melanda. Sekarang babi terus berkembang, tetapi pasar kami dibatasi. Kami berharap melalui DPRK ada solusi agar peternak tidak terus dirugikan,” pungkasnya.
