MIMIKA, Sidiknews.id – Komisi IV DPRK Mimika meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Hingga memasuki triwulan ketiga 2026, serapan anggaran Dinas PUPR tercatat masih 17,76 persen.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRK Mimika bersama Dinas PUPR yang berlangsung di Gedung DPRK Mimika, Sabtu (22/8/2026).
RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Anjelina Beanal, Sekretaris Yuliana Dice Amisim, anggota Darwin Kurnia Rombe, serta dihadiri Wakil Ketua III DPRK Mimika Ester Tsenawatme.
Sementara dari pihak pemerintah daerah hadir Kepala Dinas PUPR Mimika Inosensius Yoga Pribadi bersama jajaran kepala bidang.
Dalam pemaparan Dinas PUPR, total pagu anggaran tahun 2026 mencapai Rp749,4 miliar. Namun, realisasi keuangan baru mencapai Rp133,1 miliar atau sekitar 17,76 persen. Sedangkan realisasi fisik berada di angka 18,63 persen.
Kepala Dinas PUPR Mimika Inosensius Yoga Pribadi menjelaskan, rendahnya serapan tersebut dipengaruhi sejumlah tahapan teknis, mulai dari proses perencanaan, pengadaan hingga penyesuaian pekerjaan fisik.
Meski demikian, Yoga memastikan pihaknya terus melakukan percepatan agar seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Kontraktor OAP Diberi Ruang
Dalam RDP tersebut, perhatian Komisi IV juga tertuju pada keberpihakan pemerintah terhadap kontraktor Orang Asli Papua (OAP).
Yoga menegaskan, Dinas PUPR telah menyiapkan ruang bagi pelaku usaha lokal, khususnya kontraktor OAP, untuk terlibat dalam pekerjaan konstruksi pemerintah.
“Bermitra dengan teman-teman OAP, saya sepakat dan berterima kasih kepada Komisi IV karena pada saat pembahasan anggaran di Makassar, Pak Ketua Komisi sudah tegas mengalokasikan untuk teman-teman yang kontraktor GEL agar meminta alokasi yang khusus,” kata Yoga.
Menurutnya, proses pendaftaran bagi kontraktor OAP telah dibuka untuk mengikuti pekerjaan Penunjukan Langsung (PL), dengan menyesuaikan kemampuan dan kapasitas masing-masing kontraktor.
“Jadi itu khususkan untuk teman-teman OAP untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan PL sesuai dengan kemampuan atau kapasitas mereka. Itu kami lakukan,” ujarnya.
Selain memberikan ruang pekerjaan, Dinas PUPR juga melakukan pembinaan agar kontraktor OAP memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Yoga menyebut terdapat sekitar 12 asosiasi kontraktor OAP di Mimika yang terus didorong meningkatkan kapasitas.
Ia menilai, pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu dilakukan melalui asosiasi kontraktor.
“Dengan momen itu kami lakukan pembinaan lewat asosiasi sehingga asosiasi bisa ikut membina. Jadi tidak hanya dinas PU tapi juga asosiasi ikut membina,” jelasnya.
DPRK Soroti Infrastruktur Belum Tuntas
Ketua Komisi IV DPRK Mimika Elinus Balinol Mom mengatakan, RDP tersebut memberikan gambaran mengenai progres penggunaan anggaran sekaligus berbagai kendala yang dihadapi Dinas PUPR.
Ia menegaskan, memasuki triwulan ketiga, pemerintah daerah harus segera mencari solusi terhadap berbagai hambatan agar serapan anggaran tidak terlambat.
“Kita sudah mendapatkan gambaran terkait realisasi penggunaan anggaran khususnya di Dinas PUPR. Ada beberapa keterlambatan yang perlu kita lihat bersama dan mencari solusi,” kata Elinus.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRK Mimika Darwin Kurnia Rombe menyoroti sejumlah ruas jalan yang hingga kini belum tuntas.
Di antaranya Jalan Baru, ruas Petrosi menuju Bandara, serta ruas SP2-SP5.
Darwin berharap pemerintah daerah mempercepat penyelesaian infrastruktur tersebut karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Yoga menjelaskan sejumlah pekerjaan masih terkendala persoalan lahan dan proses penyelesaian ganti rugi.
Untuk Jalan Baru dan Petrosi, pemerintah masih menunggu penyelesaian status tanah sebelum pekerjaan peningkatan pembangunan dapat dilakukan.
PUPR Siapkan Penanganan Banjir
Selain persoalan jalan, kondisi banjir juga menjadi perhatian dalam RDP.
Yoga menjelaskan, kondisi geografis Mimika yang relatif datar serta adanya penyempitan aliran sungai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan genangan ketika curah hujan tinggi.
Pemerintah, kata dia, akan melakukan normalisasi sungai serta memperkuat penanganan drainase secara bertahap.
Namun, upaya tersebut juga membutuhkan dukungan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Tidak hanya pemerintah, tetapi kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga lingkungan, terutama tidak membuang sampah di sungai,” ujarnya.
RDP Komisi IV DPRK Mimika bersama Dinas PUPR tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. DPRK mendorong agar anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Mimika.
