TIMIKA, Sidiknews.id – Solidaritas Mahasiswa/Mahasiswi Mimika se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap dengan membawa 27 tuntutan kepada pemerintah dalam aksi yang berlangsung di Kantor DPRK Mimika, Senin (31/8/2026).
Aksi tersebut mengangkat tema “Usut Tuntas Pelanggaran HAM di Seluruh Tanah Papua.”
Koordinator Umum Solidaritas Mahasiswa/Mahasiswi Mimika se-Indonesia, Maksimus Wamenereyau, mengatakan berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua memiliki keterkaitan satu sama lain dan dapat menimbulkan efek domino apabila tidak segera diselesaikan.
Menurutnya, tuntutan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia, tetapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, masyarakat adat, lingkungan hidup, hingga persoalan keamanan dan investasi.
“Semua permasalahan yang terjadi di Tanah Papua punya keterhubungan antara satu sama lain, efek domino. Maka dari itu kami menyatakan sikap kami,” ujar Maksimus.
Ia menegaskan, aksi tersebut merupakan bagian dari upaya mahasiswa untuk terus mengawal berbagai persoalan yang terjadi di Papua, khususnya Kabupaten Mimika.
27 Tuntutan Mahasiswa
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan DPRK Mimika, Solidaritas Mahasiswa/Mahasiswi Mimika se-Indonesia menyampaikan 27 tuntutan, yaitu:
1. Disnaker segera bertanggung jawab terhadap banyaknya pengangguran Orang Asli Papua (OAP) di Mimika.
2. Perjelas Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Mimika.
3. Naikkan upah buruh di Kabupaten Mimika.
4. Dinas Disperindag segera melakukan pemantauan kenaikan harga bahan makanan pokok dan kebutuhan lainnya.
5. Sahkan Perda terkait kearifan lokal dan pangan lokal Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika serta hentikan berbagai macam praktik monopoli dagang yang merugikan Orang Asli Papua.
6. Mempertanyakan dana pendidikan yang dinilai belum terealisasi secara maksimal.
7. Pemerintah Kabupaten Mimika, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan YPMAK, diminta menghentikan pembatasan kuota beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika.
8. Pemerintah Kabupaten Mimika segera berkoordinasi dengan PT Freeport untuk membangun kampus berskala internasional, khusus untuk Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika.
9. Berikan jaminan hak atas pendidikan dan kesehatan.
10. Tolak MBG dan berikan pendidikan gratis di seluruh Tanah Papua.
11. Hentikan aturan yang merampas hak dasar masyarakat adat, seperti barcode BBM, minyak tanah dan lainnya.
12. Pemkab Mimika segera menyelesaikan secara tuntas segala bentuk konflik horizontal di Kabupaten Mimika.
13. Audit BPK tahun 2017 terkait dana Rp1,85 triliun untuk rehabilitasi kerusakan lingkungan. Mahasiswa mempertanyakan keberadaan dana tersebut sementara hutan adat, hutan keramat, hutan sagu, sungai dan pulau terus mengalami kerusakan akibat investasi.
14. Dinas Kelautan segera memantau kondisi nelayan lokal di pesisir Mimika dan membuat larangan bagi kapal besar masuk mencari ikan ke kali-kali kecil milik nelayan tradisional.
15. Masalah Kapiraya adalah murni masalah tapal batas wilayah dan jangan digiring menjadi isu politik maupun konflik horizontal.
16. Hentikan perampasan tanah dan eksploitasi sumber daya alam.
17. Usut tuntas pelanggaran HAM.
18. Hentikan militerisme dan kekerasan terhadap masyarakat sipil.
19. Kaji ulang Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP).
20. Sahkan UU perlindungan kepada masyarakat adat.
21. Sahkan UU Perampasan Aset.
22. Sahkan UU hukuman mati bagi koruptor.
23. Tolak investasi di seluruh Tanah Papua.
24. Tarik militer organik dan non-organik di seluruh Tanah Papua.
25. Hentikan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap Orang Asli Papua.
26. Selesaikan konflik dan lindungi masyarakat sipil.
27. Selamatkan bumi dari kepunahan akibat krisis iklim dunia.
Maksimus mengatakan mahasiswa akan terus mengawal ke-27 tuntutan tersebut dan tidak menjadikan aksi Senin sebagai aksi terakhir.
“Ini bukan aksi pertama, tapi kita akan terus kawal aspirasi yang kita bawa. Kemungkinan dalam waktu dekat juga kami akan turun. Kami akan pantau terus sudah sampai di mana kinerja pemerintah,” tegasnya.
Ketua DPRK: Mahasiswa Harus Jadi Kontrol Pemerintah
Sementara itu, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyambut kedatangan mahasiswa dan menilai penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian penting dari fungsi mahasiswa sebagai kontrol sosial.
“Ini adalah lembaga kalian. Yang kalian datang sampaikan itu adalah hal yang benar. Mahasiswa adalah kontrol terhadap pemerintah yang harus bisa mengontrol pemerintah,” kata Primus.
Ia menegaskan DPRK tidak ingin berjalan sendiri dan mengajak mahasiswa bersama-sama mengawal setiap aspirasi yang telah disampaikan.
Menurut Primus, kedatangan mahasiswa ke DPRK bukan untuk menghujat pemerintah, melainkan memberikan informasi sekaligus memastikan persoalan masyarakat mendapat perhatian.
“Saya berterima kasih. Tadi saya lihat sekitar 200 atau 300 orang. Hari ini saudara-saudara bertahan walaupun hujan, tetap ada di sini,” ujarnya.
Primus juga menyoroti persoalan keamanan di Mimika yang menurutnya masih memprihatinkan. Ia menyinggung kasus pembunuhan yang terus terjadi, termasuk konflik antarmasyarakat Papua sendiri.
“Hari ini kita Papua dengan Papua saling membunuh. Kita menyatakan orang dari luar membunuh kita, tetapi hari ini kita secara tidak sadar bahwa kita saling membunuh,” katanya.
Ia mengatakan persoalan tersebut harus segera dihentikan dan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
Primus bahkan menyampaikan rencana untuk duduk bersama Bupati Mimika, Kapolres Mimika, Dandim dan pihak-pihak terkait guna membahas persoalan keamanan dan konflik yang terjadi.
“Besok saya akan duduk bersama dengan Bupati, Kapolres, Dandim dan semua yang punya kepentingan di sini. Hal ini kita hentikan, tidak boleh nanti terjadi hal-hal seperti ini,” tegasnya.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk terus berkoordinasi dengan DPRK dalam mengawal aspirasi yang telah disampaikan.
Mahasiswa Soroti Persoalan Beasiswa
Dalam kesempatan tersebut, Maksimus turut menyampaikan persoalan beasiswa yang hingga kini menjadi salah satu kendala mahasiswa asal Mimika.
Ia mengatakan sejumlah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Pulau Jawa bahkan terpaksa pulang karena terkendala biaya pendidikan.
“Beasiswa kami tidak ada. UKT kami juga belum bayar. Sekarang ini banyak mahasiswa dari Jawa pulang karena untuk pengisian KRS mereka terkendala biaya,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, mahasiswa meminta DPRK Mimika ikut membantu mencari solusi agar mahasiswa dan pelajar dapat kembali melanjutkan pendidikan mereka.
Maksimus juga meminta jaminan keamanan bagi mahasiswa selama proses pengawalan aspirasi berlangsung.
