Timika, Sidiknews.id – Pemerintah Kabupaten Mimika mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperhatikan batas waktu pelaksanaan kegiatan dan pembayaran pada tahun anggaran 2026.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Septinus Timang, mengatakan pemerintah daerah menargetkan seluruh proses pembayaran dikunci pada 20 Desember 2026.
“Yang dikunci itu 20 Desember untuk semua jenis pembayaran,” tegas Septinus saat diwawancarai awak media usai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (21/9/2026).
Ia menekankan, pekerjaan yang belum selesai hingga akhir tahun tidak otomatis dibayarkan secara penuh. Pembayaran tetap dilakukan berdasarkan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan.
“Kalau pekerjaan hanya selesai 50 persen, ya kita bayar sesuai dengan progres. Progres yang ada,” ujarnya.
Kepala OPD Diminta Punya Target Jelas
Septinus menilai pola keterlambatan pelaksanaan program perlu dievaluasi. Menurutnya, komitmen dan target harus sudah ditetapkan sejak awal tahun sehingga setiap kepala OPD memiliki gambaran jelas mengenai program yang harus diselesaikan.
Ia mengatakan, dalam pembahasan APBD Induk 2027, pemerintah daerah akan meminta kepala-kepala OPD menyampaikan komitmen serta target pelaksanaan program masing-masing.
“Kita meminta mereka punya komitmen. Kalian bisa selesaikan atau tidak. Jangan sampai anggarannya besar, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal,” katanya.
Menurut Septinus, ketersediaan anggaran harus diikuti kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkannya menjadi program yang berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia bahkan menggambarkan kondisi Mimika berbeda dengan sejumlah daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran.
“Di daerah lain bingung karena tidak ada uang. Di sini jangan sampai kita bingung bagaimana menghabiskannya. Bukan menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana uang yang ada itu bisa digunakan untuk program yang tepat dan memberikan manfaat,” pungkasnya.
