Pemerintahan DaerahPertanahan dan BangunanTata Ruang

DPKPP Mimika Genjot 353 Rumah Layak Huni APBD 2026, Sejumlah Unit Mulai di-PHO

19
×

DPKPP Mimika Genjot 353 Rumah Layak Huni APBD 2026, Sejumlah Unit Mulai di-PHO

Sebarkan artikel ini
Kepala DPKPP Kabupaten Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, menyampaikan perkembangan pembangunan 353 unit rumah layak huni tahun 2026. Sejumlah unit di wilayah Iwaka dilaporkan telah selesai dikerjakan dan siap memasuki tahap serah terima pertama pekerjaan (PHO). (Foto Ilustrasi/ Sidiknews.id).

Timika, Sidiknews.id – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Mimika mempercepat pembangunan 353 unit rumah layak huni. Proyek ini menggunakan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Pekerjaan tersebut masih berlangsung di lapangan.

Kepala DPKPP Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, mengungkapkan sejumlah unit rumah telah selesai dikerjakan. Beberapa unit lainnya mulai memasuki tahapan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan. “Untuk yang dari APBD, sekarang masih dalam proses pembangunan. Bahkan, hari ini ada yang sudah mau di-PHO, ada juga yang sudah selesai di daerah Iwaka,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Abriyanti mengaku belum menerima laporan rekapitulasi menyeluruh terkait jumlah rumah yang tuntas dibangun. Pengendalian teknis pekerjaan berada di bawah kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Saya belum dapat laporannya, karena PPK yang mengendalikan pekerjaan di lapangan. Saya hanya mendapatkan laporan dari PPK,” jelasnya.

Fokus Wilayah dan Variasi Anggaran

Pihaknya optimistis seluruh pekerjaan pembangunan rumah tersebut selesai pada tahun ini. Penyelesaian pekerjaan tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan. Pembangunan rumah tahun ini difokuskan pada wilayah dalam kota dan kawasan pesisir.

Wilayah pegunungan tidak memiliki pelaksanaan pembangunan rumah dalam program tahun anggaran 2026. Kebijakan ini menyesuaikan prioritas dan kondisi lapangan di setiap wilayah.

Besaran anggaran pembangunan bervariasi berdasarkan lokasi. Untuk kawasan dalam kota, nilainya sekitar Rp450 juta. Wilayah pesisir membutuhkan biaya berkisar Rp600 juta hingga Rp700 juta. Perbedaan nilai tersebut menyesuaikan kondisi pelaksanaan pembangunan di masing-masing wilayah.

DPKPP berharap seluruh pekerjaan berjalan sesuai target. Masyarakat penerima manfaat diharapkan segera menempati rumah yang layak huni.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *