Timika, Sidiknews.id – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mimika, Yulius Koga, membeberkan alasan pemerintah belum menertibkan penjualan pinang. Penertiban mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024. Ia menyampaikan penjelasan tersebut di Kantor BPKAD Mimika, Selasa (10/11/2026). Pernyataan ini merespons aksi demonstrasi mama-mama Papua.
Mama-mama Papua menuntut ketegasan pemerintah melindungi ruang usaha masyarakat asli Papua. Yulius menegaskan persoalan utama bukan terletak pada sosialisasi Perda. Satpol PP menggelar sosialisasi sejak awal tahun. DPRK Mimika juga menggelar sosialisasi di sejumlah kelurahan di Kota Timika.
Masyarakat dinilai sudah memahami isi Perda Nomor 4 Tahun 2024. Tuntutan mama-mama Papua justru berfokus pada penegasan aturan. Mereka meminta kejelasan mengenai pihak yang berhak menjadi agen, pemasok, maupun penjual eceran produk lokal.
Tidak Ada Ketegasan soal Penjual OAP
Satpol PP menahan diri untuk tidak melakukan penertiban. Yulius mengungkap alasan di balik keputusan tersebut. Perda itu tidak menegaskan bahwa penjual produk Papua wajib orang asli Papua. “Kalau untuk sementara ini, kami belum melakukan penertiban karena di dalam Perda itu tidak ditegaskan bahwa yang harus menjual produk Papua seperti pinang dan atribut-atribut Papua harus orang asli Papua. Tidak ada ketegasan di situ,” jelasnya.
Perbedaan persepsi terjadi di tengah masyarakat. Mama-mama Papua menginginkan penjualan produk lokal diprioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP). Yulius menilai ketentuan dalam Perda belum membatasi hal tersebut secara tegas. “Jadi masyarakat itu mau supaya yang menjual harus orang asli Papua, sementara isi Perda itu tidak ada ketegasan seperti itu. Semua warga boleh menjual, tidak ada ketentuan yang menyebutkan harus OAP,” ungkapnya.
Ketidakjelasan aturan juga berlaku bagi agen atau pemasok pinang. Regulasi yang ada belum mengatur khusus keterlibatan OAP sebagai agen. Pedagang eceran pun tidak wajib berstatus OAP. Kondisi ini membuat Satpol PP kesulitan mengambil langkah tegas di lapangan.
Satpol PP membatasi langkah pada sosialisasi dan pemberian pemahaman. Penertiban belum bisa berjalan tanpa dasar aturan yang jelas. Yulius menilai aksi demonstrasi mama-mama Papua sebagai bentuk aspirasi positif. Pemerintah harus memberikan kejelasan terhadap implementasi Perda tersebut. Kejelasan ini mencegah perbedaan penafsiran yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
