Timika, Sidiknews.id — Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Mimika mengelola anggaran sekitar Rp80 miliar melalui APBD tahun anggaran berjalan.
Plt Kepala DTPHP Kabupaten Mimika, Abdul Haris Sudharmono, mengatakan anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan fisik, tetapi mencakup seluruh kebutuhan program dan kegiatan dinas, termasuk anggaran Otonomi Khusus (Otsus) serta gaji tenaga kerja.
“Anggaran kami kira-kira sekitar Rp80 miliar. Itu termasuk kegiatan-kegiatan lain, gaji PKW juga ada di situ. Secara keseluruhan, bukan cuma pekerjaan fisik saja, tetapi semua APBD dinas termasuk Otsus,” ujar Abdul Haris saat diwawancarai awak media usai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan, program DTPHP terbagi dalam empat bidang utama, yakni hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, serta sarana dan prasarana.
Pada bidang hortikultura, program mencakup pengembangan sayuran, buah-buahan dan tanaman obat-obatan. Sementara bidang tanaman pangan meliputi pengembangan padi, jagung dan pangan lokal.
“Di perkebunan ada pengembangan kopi, kakao dan penataan sagu,” jelasnya.
Sedangkan pada bidang sarana dan prasarana, DTPHP menjalankan sejumlah kegiatan, antara lain pembangunan jalan usaha tani, jalan produksi, normalisasi parit hingga perbaikan jaringan irigasi.
Menurut Abdul Haris, seluruh program tersebut saat ini telah berjalan dan sebagian besar kegiatan sudah memasuki tahapan kontrak maupun pelaksanaan di lapangan.
“Sudah berjalan semua dalam proses. Kemudian untuk yang PL-PL itu sudah terkontrak semua. Tidak ada semua itu PL, karena di bawah Rp1 miliar,” katanya.
Ia menambahkan, proses penagihan akan dilakukan menyesuaikan dengan tingkat penyerapan anggaran dan progres pekerjaan di lapangan.
Abdul Haris optimistis realisasi anggaran DTPHP hingga akhir tahun dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
“Kita optimis di bulan Desember kita akan capai target seperti tahun lalu, 98 persen serapan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran yang tidak terserap seluruhnya nantinya lebih banyak berasal dari sisa penawaran maupun kegiatan yang memang tidak terlaksana.
“Sisanya itu adalah sisa mati karena penawaran dan pengembalian yang tidak dilaksanakan,” pungkasnya.
