Timika, Sidiknews.id – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Mallisa, optimistis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 terus melonjak. Batas waktu penyelesaian pembayaran ditetapkan pada 20 Desember 2026. Ia menyampaikan pandangan tersebut saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (9/11/2026).
Waktu pelaksanaan anggaran memang semakin sempit. Tahun anggaran sudah memasuki penghujung akhir. Marthen tetap percaya diri karena sebagian besar kegiatan telah memiliki kontrak kerja. Pekerjaan tersebut juga mulai berjalan di lapangan.
“Saya merasa optimistis. Apalagi semua sudah ditetapkan dengan kontrak. Kita menjalankan suatu kegiatan tidak boleh menyalahi kontrak. Pembayaran juga berdasarkan realisasi fisik. Tidak mungkin kita membayar pekerjaan-pekerjaan yang belum dilaksanakan,” ujarnya.
Realisasi Keuangan dan Kendala Tagihan
Realisasi keuangan APBD Mimika saat ini berada di kisaran 54 persen. Nilai tersebut setara lebih dari Rp3 triliun. Realisasi fisik diperkirakan telah mencapai sekitar 60 persen.
Peningkatan penyerapan anggaran mulai terlihat. Tagihan pekerjaan yang diajukan pihak ketiga kepada pemerintah daerah bertambah. “Tagihan-tagihan dari pihak ketiga sudah mulai meningkat. Pekerjaan juga sudah mulai berjalan semua. Sekarang tinggal beberapa minggu lagi kita masuk Desember,” jelasnya.
Percepatan realisasi anggaran masih terganjal pengajuan tagihan oleh sejumlah OPD. Pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya ditagihkan. BPKAD tidak dapat memproses pembayaran tanpa pengajuan tagihan yang disertai dasar dan progres pekerjaan jelas.
“Kami di keuangan tidak bisa memproses kalau tidak diminta. Dasarnya harus jelas, tentunya harus ada progres pekerjaan. Setiap tagihan yang masuk kami proses sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Penetapan dan proses registrasi APBD Perubahan 2026 di tingkat Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah rampung. OPD dapat segera melaksanakan kegiatan yang bersumber dari anggaran perubahan. Nilai APBD meningkat dari sekitar Rp5,4 triliun pada anggaran induk menjadi kurang lebih Rp6,1 triliun.
Batas waktu penyelesaian pembayaran pada 20 Desember mendatang semakin dekat. Marthen berharap seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan. Pengajuan tagihan pekerjaan yang memenuhi persyaratan tidak boleh ditunda. Percepatan realisasi anggaran tetap harus memperhatikan ketentuan kontrak dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
