Timika, Sidiknews.id — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika menyoroti keterlambatan proses administrasi, khususnya penginputan data ke dalam sistem dan pelimpahan pekerjaan ke bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sebagai salah satu faktor yang memengaruhi realisasi anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa, mengatakan hal itu saat diwawancarai awak media di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (19/10/2026).
Menurut Marthen, berdasarkan pengamatannya, keterlambatan penginputan data dan proses pelimpahan ke PBJ menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab keterlambatan pada masing-masing OPD.
“Yang saya lihat, rata-rata keterlambatannya pada penginputan di sistem dan pelimpahan ke PBJ. Sebenarnya tidak ada kesulitan, tetapi saya tidak tahu kenapa bisa lambat. Itu perlu ditanyakan langsung ke OPD-OPD,” ujarnya.
Ia meminta OPD yang realisasi anggarannya masih rendah untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk menelusuri kendala administrasi yang menghambat pekerjaan.
Marthen juga mendorong media untuk mengonfirmasi langsung kepada OPD terkait agar penyebab lambatnya realisasi dapat diketahui secara jelas.
Menurutnya, percepatan administrasi dan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan mengingat waktu efektif tahun anggaran 2026 tinggal sekitar dua bulan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar upaya mempercepat realisasi tidak mengabaikan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan.
