TIMIKA, Sidiknews.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika mulai menerapkan sistem ganjil-genap bagi kendaraan pengguna BBM subsidi jenis Biosolar di sejumlah SPBU di Timika.
Kepala Disperindag Kabupaten Mimika, Sabelina Fitriani, mengatakan penerapan tersebut mulai dilakukan setelah sebelumnya pemerintah melakukan sosialisasi sejak 1 Agustus 2026.
Hal itu disampaikan Sabelina saat diwawancarai awak media usai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (10/8/2026).
“Ganjil-genap sudah mulai diterapkan. Kita sudah sosialisasi sejak 1 Agustus, jadi mulai hari ini penerapannya sudah dimulai,” kata Sabelina.
Menurutnya, penerapan sistem tersebut diawali di SPBU SP2 dan saat ini telah diberlakukan pada empat SPBU, yakni SP2, Nawaripi, Hasanuddin, dan Kilo 8.
Sabelina menyebut, secara umum penerapan awal sistem ganjil-genap berjalan lancar. Namun, antrean kendaraan sempat terlihat di SPBU SP2 karena terjadi pengalihan kendaraan truk ke lokasi tersebut.
“Untuk sementara ini masih lancar. Memang ada sedikit di SP2, agak kelihatan macet karena semua truk dialihkan ke SP2. Sementara bus-bus diarahkan ke Nawaripi,” jelasnya.
Ia berharap masyarakat, khususnya pengguna kendaraan yang menggunakan Biosolar, dapat mematuhi ketentuan pemerintah agar penyaluran BBM subsidi dapat berjalan tertib dan merata.
“Kami berharap ini kerja sama kita semua, masyarakat dan para pengguna kendaraan, khususnya pengguna BBM Biosolar, untuk tertib dan mengikuti aturan pemerintah,” ujarnya.
Sabelina menjelaskan, sistem ganjil-genap diberlakukan untuk mengatur akses kendaraan dalam mendapatkan BBM subsidi.
Ia mengatakan, kendaraan dengan pelat nomor ganjil mendapatkan kesempatan pengisian pada hari Senin dan Rabu, sementara kendaraan dengan pelat nomor genap mendapatkan jadwal pada hari Sabtu.
“Kita mau semua bisa mendapatkan. Makanya kita buat sistem ganjil-genap,” katanya.
Disperindag, lanjut Sabelina, akan melakukan pengawasan selama satu minggu ke depan untuk melihat efektivitas penerapan sistem tersebut di lapangan.
Selain pengawasan dari pemerintah daerah, ia juga berharap pihak Pertamina dan pengelola SPBU turut memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi.
“Kita akan melakukan pengawasan selama satu minggu. Kita berharap SPBU dan Pertamina juga melakukan pengawasan terhadap pengisian BBM subsidi ini,” pungkasnya.
