Timika, Sidiknews.id – Kendala transportasi yang dihadapi para guru SD Amamapare menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika. Selama ini, para tenaga pendidik harus menggunakan bus karyawan untuk perjalanan pergi dan pulang dari tempat tugas.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, memastikan persoalan tersebut telah dibahas bersama Dinas Pendidikan. Pemerintah daerah kini tengah menyusun strategi untuk mencari solusi agar aktivitas para guru tidak terus terkendala.
Hal itu disampaikan Rettob saat diwawancarai awak media usai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (2/11/2026).
Rettob mengakui telah menerima laporan mengenai kondisi transportasi para guru di Amamapare. Ia mengatakan, Dinas Pendidikan telah diminta membahas persoalan tersebut dan mencari langkah penanganan yang tepat.
“Oh iya, betul. Itu sudah kita diskusikan dengan Dinas Pendidikan. Sekarang kita sedang mencari solusi, kira-kira seperti apa,” ujar Rettob.
Ia mengaku sebelumnya belum mengetahui secara terperinci kondisi yang dihadapi para guru, termasuk pola mobilitas mereka untuk menuju sekolah dan kembali dari tempat tugas.
Selain persoalan transportasi, dalam wawancara tersebut turut disampaikan bahwa fasilitas rumah bagi guru di lokasi itu hanya tersedia dua unit dan disebut belum mencukupi kebutuhan.
Namun, terkait kemungkinan penambahan rumah, Rettob belum memberikan kepastian. Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu mengatur strategi berdasarkan laporan dan kebutuhan di lapangan.
“Tidak, nanti kita atur itu dulu. Kita lagi atur strateginya. Kita sudah tahu, sudah dilaporkan juga. Kita sudah rapat khusus dengan Dinas Pendidikan untuk mengatur strateginya,” jelasnya.
Rettob menegaskan, pembahasan bersama Dinas Pendidikan dilakukan agar solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi para tenaga pendidik.
Pemerintah daerah diharapkan dapat segera merumuskan langkah penanganan, baik terkait transportasi maupun fasilitas pendukung lainnya, sehingga para guru SD Amamapare dapat menjalankan tugas dengan lebih baik.
Penanganan persoalan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran pelayanan pendidikan bagi siswa di wilayah Amamapare.
